Malaysia Tolak Klaim Perbatasan Maritim Baru Filipina Rambah Sabah

MerahPutih.com - Pemerintah Kerajaan Malaysia menolak klaim baru perbatasan maritim Filipina di wilayah Palawan Barat kawasa Laut China Selatan.

"Malaysia adalah negara berdaulat independen yang akan melawan klaim apa pun atas wilayah kami," kata Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan seperti dilaporkan harian lokal berbahasa Inggris, Star, dikutip Senin (8/7).

Filipina baru-baru ini telah mendaftarkan haknya atas landas kontinen yang diperluas di wilayah Palawan Barat Laut China Selatan. Mereka menetapkan daerah-daerah dasar laut yang dianggapnya mengandung hak kedaulatan dan eksklusif mereka untuk mendayagunakan sumber-sumber daya alam di wilayah tersebut.

Namun, dalam nota diplomatik yang diajukan Filipina ke PBB itu tumpang tindih dengan wilayah Negara Bagian Sabah, milik Malaysia. Sebaliknya, Malaysia sendiri telah mengajukan nota diplomatik kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akhir bulan lalu untuk menolak klaim yang disampaikan Filipina.

Baca juga:

100 Juta Ton Cadangan Minyak & Gas Bumi Baru Ditemukan di Laut China Selatan

"Dalam catatannya, Filipina mengeklaim bahwa perbatasan lautnya melewati Sabah. Kalau ini dijadikan tolok ukur, berarti Sabah diklaim milik Filipina," kritik Menlu Malaysia yang akrab disapa Tol Mat itu

Lebih jauh, Tok Mat menekankan Sabah dan Sarawak resmi menjadi bagian Malaysia puluhan tahun lalu dan bahwa status itu diakui PBB. "Kami adalah negara yang merdeka dan berdaulat, dan tidak ada seorang pun yang bisa datang dan mengeklaim wilayah mana pun," tandasnya, dilansir Antara.

Kontroversi kepemilikan Sabah, yang terletak di ujung utara Kalimantan, tersebut bermula dari perjanjian era kolonial. Malaysia memasukkan Sabah pada 1963. Langkah Malaysia itu mendorong Manila untuk mengajukan klaim resmi, dengan membawa alasan bahwa Sabah secara "sah" merupakan milik Filipina.

Namun, Kuala Lumpur menyatakan bahwa wilayah tersebut secara sah diserahkan oleh Inggris kepada Malaysia. Perselisihan tersebut terus berlanjut dan secara berkala berkobar karena nota diplomatik, tindakan hukum, dan bahkan invasi bersenjata. (*)