Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - China telah mengeklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, meskipun putusan arbitrase internasional pada 2016 membatalkan klaim tersebut.
Kapal-kapal China kerap berpatroli dan terkadang bersitegang dengan kapal Filipina di dekat beting yang disengketakan di kawasan itu.
Kali ini, Penjaga Pantai China, Selasa (16/9) menyatakan telah mengambil “tindakan pengendalian” terhadap sejumlah kapal resmi Filipina di sekitar Beting Scarborough yang disengketakan di Laut China Selatan, dengan alasan kapal-kapal tersebut melakukan aktivitas ilegal.
Beting itu diklaim baik oleh China maupun Filipina dan menjadi salah satu titik panas dalam sengketa perairan kedua negara.
Pekan lalu, Beijing menyetujui rencana pendirian cagar alam seluas sekitar 3.500 hektare di area tersebut.
China secara efektif menguasai karang yang berada dalam zona ekonomi eksklusif Filipina dan menyebutnya Huangyan Dao. Rencana pembentukan cagar alam itu memicu protes dari Manila, yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat.
Pada Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan Beijing telah melayangkan “protes keras” kepada Washington atas dukungannya kepada Manila.
Ia menegaskan rencana pembentukan cagar alam tersebut “sah, legal, dan tidak bisa disalahkan.”
Selian itu, Pemerintah China meminta Amerika Serikat tidak ikut campur di sekitar kawasan Beting Scarborough (Scarborough Shoal) atau yang disebut Tiongkok sebagai Huangyan Dao, Laut China Selatan.
"AS harus menjauhkan diri dari Laut China Selatan, menjadi pihak yang telah menjadi sumber disinformasi, ketegangan dan konfrontasi, dan mengembalikan lagi ketenangan di Laut China Selatan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan AS akan berpihak pada sekutu Filipina.
"Kami dalam menolak rencana China yang destabilisasi untuk mendirikan 'cagar alam nasional' di Karang Scarborough, di Laut China Selatan," katanya. (*)
