Majunya Dinasti Politik Jokowi Lewat Gibran dan Bobby di Pilkada Rawan Korupsi

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 15 Desember 2019
 Majunya Dinasti Politik Jokowi Lewat Gibran dan Bobby di Pilkada Rawan Korupsi

Pengamat politik Ujang Komarudin (Foto: unialazhar.ac.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, majunya putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan sang menantu Bobby Nasution bakal maju di Pilkada Serentak 2020 merupakan upaya membangun dinasti politik.

Terutama di Solo dan Medan yang menjadi lokasi majunya Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming.

Baca Juga:

Resmi Jadi Bakal Cawalkot Solo 2020, Gibran Tegaskan Langkah Politiknya Bukan Dinasti Politik

Ujang menambahkan, selama ini dinasti politik di Indonesia dinilai megatif karena mereka yang berkuasa secara turun temurun menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik, hingga terjerat kasus korupsi.

Putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming resmi maju di Pilwalkot Solo
Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. (Foto: MP/Ismail)

"Tapi tidak jarang di Indonesia ini di negara ini, di Pilkada Pilkada sebelum- sebelumnya itu dinasti politik itu cenderung kepada konotasi negatif," jelas Ujang kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/12).

Ia mencontohkan kasus korupsi Banten yang dilakukan oleh mantan Gubernur, Ratu Atut Choisiyah hingga menjerat beberapa anggota keluarganya yang berhubungan dengan kekuasaan lokal setempat.

Dimana seluruh sumber daya, proyek pembangunan hingga APBD dikuasai hanya satu keluarga saja.

"Karena misalkan terjadi kasus korupsi di daerah seperti di Banten dan di daerah-daerah lainnya itu yang membuat dinasti politik menjadi negatif," ungkap pengajar dari Universitas Al Azhar ini.

Ujang beranggapan, majunya dua anggota keluarga Jokowi di Pilkada 2020 ini memunculkan diskursus di ruang publik. Banyak yang tidak setuju karena bisa dianggap membangun dinasti politik.

Sehingga tak ada salah jika majunya Gibran dan Bobby dianggap sebagai dinasti politik.

"Iya kalau memang dia anaknya, kalau dia keluarganya, besannya, menantunya itu kategori dinasti politik, tentu," kata Ujang.

Baca Juga:

Jokowi Bangun Dinasti Politik Melalui Gibran?

Menurutnya, dinasti politik tak selalu diartikan sebagai sesuatu yang buruk. Apalagi jika keluarga yang ingin berkuasa itu memiliki kualitas sebagai pemimpin.

"Memang dinasti politik itu ada yang baik ada yang tidak. Kalau yang baik itu dia berkualitas, itu bagus," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Maju di Pilkada, Gibran dan Bobby Nasution Dianggap Bagian Politik Dinasti Jokowi

#Pengamat Politik #Keluarga Jokowi #Gibran Rakabuming #Bobby Nasution
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
KPK mendorong agar Kemnaker dan para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan melakukan langkah-langkah perbaikan sistem layanan publik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
Indonesia
Warga Solo Boleh Ikut Demo 1 Tahun Prabowo-Gibran Berkuasa, Tapi Ada Syaratnya
Pemkot Solo menyaratkan para pendemo dalam aksinya harus berlangsung damai dan tidak merusak fasilitas umum.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Warga Solo Boleh Ikut Demo 1 Tahun Prabowo-Gibran Berkuasa, Tapi Ada Syaratnya
Indonesia
Jam 12 Siang, BEM UI Bergerak ke Jakarta Tagih Janji Kampanye Prabowo-Gibran
Aksi dimulai pukul 12.00 WIB dengan titik kumpul di Lapangan FISIP UI, Depok.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Jam 12 Siang, BEM UI Bergerak ke Jakarta Tagih Janji Kampanye Prabowo-Gibran
Indonesia
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Purbaya mengakui bahwa solusi jangka pendek untuk masalah ini masih terbatas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Gubernur Aceh Putus Kerja Sama Perdagangan dengan Medan
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dikabarkan memutuskan hubungan dagang dengan Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Minggu, 05 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Gubernur Aceh Putus Kerja Sama Perdagangan dengan Medan
Indonesia
Aksi Bobby Nasution Bisa Jadi Benih Perpecahan, DPR Bakal Laporkan ke Mendagri
DPR berharap Mendagri dapat menyelesaikan polemik yang dipicu Gubernur Sumut Bobby Nasution
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Oktober 2025
Aksi Bobby Nasution Bisa Jadi Benih Perpecahan, DPR Bakal Laporkan ke Mendagri
Bagikan