Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, merespons pernyataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang ingin mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) jika ada perusahaan yang terbukti melakukan pertambangan ilegal.
Pernyataan itu disampaikan Gibran dalam debat Pilpres keempat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (21/1).
Baca juga:
Filosofi Mahfud Tampil dengan Busana Berkonsep Alam di Debat Cawapres
Menurut Mahfud, pencabutan IUP bukan hal yang mudah. Lantaran banyak mafia di balik maraknya pertambangan ilegal.
"Mencabut IUP itu banyak mafianya saya sudah mengirim tim kelapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung," kata Mahfud MD.
Baca juga:
Mahfud mengatakan KPK juga sudah mengungkap bahwa banyak pertambangan ilegal di Indonesia yang di-backing oleh oknum aparat penegak hukum.
"Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal itu di backing oleh aparat dan pejabat itu masalahnya," tegas dia.
Dalam kesempatan ini, Mahfud juga menyinggung soal banyaknya penebangan hutan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir yang memakan lahan hingga 23 kali pulau madura.
"Saya mencatat juga tambang ilegal sebanyak lebih dari 2500, tapi juga ada yang lebih dari itu dalam 10 tahun terakhir terjadi devoristrasi 12,5 hektar hutan kita itu jauh lebih luas dari Korea Selatan, 23 kali luasnya Pulau Madura,” pungkasnya. (Pon)
Baca juga:
Mahfud Sebut Indonesia Kaya SDA, tetapi Pangan Belum Berdaulat
