Mahfud MD Bocorkan Kriteria Calon Presiden Coblosannya

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 15 April 2019
Mahfud MD Bocorkan Kriteria Calon Presiden Coblosannya

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kanan) memberikan pandangannya bersama perwakilan generasi millenial (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD buka-bukaan soal kriteria calon Presiden yang akan dipilihnya 17 April mendatang.

Yang pertama dan yang paling utama adalah rekam jejaknya harus bersih dan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum seperti tindak pidana korupsi maupun kriminal.

Selain itu menurut dia, sikapnya terhadap aspirasi masyarakat yaitu lebih aspiratif dalam mendengarkan pendapat orang.

"Diukur lagi tingkat pengalaman dan semua dihitung serta diukur. Saudara sudah menduga Mahfud memilih siapa, ya silakan saja, saya tidak keberatan saudara menduga saya pilih siapa," ujar Mahfud di Jakarta, Senin (15/4).

Untuk itu, Mahfud mendorong siapapun tidak golput. Terutama bagi kaum milenial. Karena, Milenial akan rugi jika tidak menggunakan hak suaranya di Pemilu 2019.

"Para milenial kalau tidak memilih akan rugi karena sembarangan orang akan masuk dalam legislatif sehingga kita harus pro-aktif," kata Mahfud MD.

Dia menilai milenial sebagai warga negara memiliki tanggung jawab karena tidak bisa menghindari dari keputusan negara yang direpresentasikan dari orang-orang yang dipilih melalui Pemilu.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. (ANTARA FOTO/R Rekotomo)

Menurut dia, calon yang dipilih akan menentukan negara sehingga milenial harus memilih orang yang sesuai dengan pemikirannya. "Memilih itu penting untuk negara. Mari memilih untuk menentukan siapa wakil dan pemimpin kita," ucap dia dikutip Antara.

Menurut dia, kebanyakan masyarakat yang tidak mau memilih karena terlalu idealis bahwa nanti yang terpilih adalah orang tidak baik maka lebih baik memilih untuk memperkecil yang tidak baik menjadi wakil rakyat.

"Kita bersyukur punya negara yang merdeka karena bisa menentukan pemimpin kita sendiri. Tiap warga negara khususnya milenial bertanggung jawab tentukan siapa pemimpin dan wakilnya yang akan tentukan marwah negara," beber dia.

Mahfud menilai saat ini muncul kesadaran politik yang meningkat dari para warga negara karena memikirkan negara bukan hanya dengan bergabung dalam partai politik namun dengan ikut memikirkan kondisi negara. (*)

#Mahfud MD #Pemilu 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
SMRC Rilis Survei Opinion Leader 2026, Mahfud MD dan Dedi Mulyadi Jadi Sorotan
SMRC merilis Opinion Leaders Survey September 2026, libatkan 200 akademisi dan jurnalis untuk menilai sejumlah tokoh nasional berdasarkan indikator kepemimpinan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Oktober 2026
SMRC Rilis Survei Opinion Leader 2026, Mahfud MD dan Dedi Mulyadi Jadi Sorotan
Berita
MK Putus Perkara Ijazah Gibran, Ini 5 Skenario yang Muncul
Putusan MK ijazah Gibran dibacakan 6 Oktober 2026. Mahfud MD dan Zainal Arifin Mochtar membeberkan sejumlah kemungkinan putusan.
ImanK - Selasa, 06 Oktober 2026
MK Putus Perkara Ijazah Gibran, Ini 5 Skenario yang Muncul
Indonesia
KPK Buka Suara soal Usulan Mahfud MD Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Masih Pantau Penyidikan
KPK buka suara soal usulan Mahfud MD ambil alih kasus Febrie Adriansyah. KPK masih memantau penyidikan.
Soffi Amira - Senin, 13 Juli 2026
KPK Buka Suara soal Usulan Mahfud MD Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Masih Pantau Penyidikan
Indonesia
Aparat Hukum Diduga Korupsi, Mahfud Dorong Pembenahan Menyeluruh Sistem Hukum
Aada produk hukum yang baik dan ada pula yang buruk, bergantung pada apakah proses pembentukannya mengikuti prinsip-prinsip pembentukan hukum yang benar.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Juli 2026
Aparat Hukum Diduga Korupsi, Mahfud Dorong Pembenahan Menyeluruh Sistem Hukum
Indonesia
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Mahfud MD Soroti Mark Up Anggaran
Mahfud MD menyoroti persoalan klasik yang menghantui birokrasi Indonesia, yakni kebocoran anggaran.
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Mahfud MD Soroti Mark Up Anggaran
Indonesia
Mahfud MD Dorong RUU Pemilu Rampung 2027, Puan: tak Perlu Terburu-buru
Proses legislasi perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari publik.
Dwi Astarini - Kamis, 12 Maret 2026
Mahfud MD Dorong RUU Pemilu Rampung 2027, Puan: tak Perlu Terburu-buru
Indonesia
Mahfud MD Bela Pandji Pragiwaksono: Tidak Bisa Dijerat KUHP Baru
Mahfud MD menilai materi stand-up comedy Pandji Pragiwaksono dalam 'Mens Rea' tidak dapat dihukum dengan KUHP baru karena tidak berlaku surut.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Mahfud MD Bela Pandji Pragiwaksono: Tidak Bisa Dijerat KUHP Baru
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Indonesia
Mahfud MD Ungkap Akar Kisruh PBNU, Mulai dari Undangan Tokoh Israel hingga Isu Tambang
Mahfud MD mengungkap akar kisruh PBNU yang kini mengalami guncangan. Ia mengungkapkan hal tersebut di kanal YouTube pribadinya.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
Mahfud MD Ungkap Akar Kisruh PBNU, Mulai dari Undangan Tokoh Israel hingga Isu Tambang
Indonesia
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
KPK memastikan tidak bergantung dari informasi Mahfud MD dalam mengusut dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Oktober 2025
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
Bagikan