Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menganulir UU Nomor 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jadi Presiden mengatakan belum memutuskan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan perppu, menunggu perkembangan, minimal proses di MK itu seperti apa," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (11/11).
Baca Juga:
Soal Perppu KPK, Mahfud: Kita Harus Hargai Pendapat Presiden
Menurut Mahfud, Presiden Jokowi masih menunggu Mahkamah Konstitusi (MK) yang tengah memproses judicial review yang diajukan sejumlah masyarakat terkait UU Nomor 19/2019 tentang KPK.
"Jelas Presiden sudah menyatakan, Presiden itu menunggu putusan MK, karena bagi Presiden tidak pantas MK sedang memeriksa perkara lalu ditimpa," ujar Mahfud.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan belum akan menerbitkan perppu tentang KPK. Desakan menerbitkan perppu muncul setelah UU KPK yang lama direvisi dan sudah disahkan.
Baca Juga:
Jokowi mengatakan, perppu tidak dikeluarkan karena ada yang mengajukan judicial review ke MK. Menurut eks Gubernur DKI Jakarta itu proses judicial review di MK mesti dihormati.
"Kita melihat bahwa sekarang masih ada proses uji materi di MK. Kita harus menghargai proses-proses seperti itu. Jangan ada orang masih berproses di uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah putusan yang lain," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11). (Pon)
Baca Juga:Mahfud MD Sesalkan Media Tulis Jokowi Tolak Terbitkan Perppu KPK
