Mabes Polri Sebut Benny Wenda Tengah Memprovokasi Warga Papua

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 02 Desember 2020
Mabes Polri Sebut Benny Wenda Tengah Memprovokasi Warga Papua

Benny Wenda (kanan). (Foto: Facebook/bennywenda)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polri merespons pernyataan tokoh separatis Benny Wenda soal pembentukan pemerintahan Papua.

Karopenmas Polri Brigjen Awi Setiyono menyatakan, pernyataan tersebut adalah bentuk provokasi dan propaganda. Mengingat posisi Benny ada di Inggris.

"Ini adalah salah satu bentuk provokasi, bentuk propaganda," jelas Awi di gedung Mabes Polri saat jumpa pers, Rabu (2/12).

Baca Juga:

Dituduh Biang Rusuh, Kapolri Ungkap Benny Wenda Punya Sejumlah Pengikut di Indonesia

Awi berharap, dengan adanya klaim sepihak Benny Wenda, tidak ada masyarakat Indonesia yang terprovokasi, khususnya kepada warga Papua.

Dia menuturkan bahwa saat ini Papua dan Papua Barat adalah bagian dari Indonesia yang tidak terpisahkan.

"Papua maupun Papua Barat masih sah di bawah NKRI, ini sudah final, tidak ditawar lagi," kata Awi.

Karopenmas Polri Brigjen Pol. Awi Setiyono. ANTARA/HO-Mabes Polri/aa.
Karopenmas Polri Brigjen Pol. Awi Setiyono. ANTARA/HO-Mabes Polri/aa.

Ia kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Papua, tidak terprovokasi dengan pernyataan Wenda. Dua provinsi di ujung timur Indonesia itu masih sah menjadi bagian dari NKRI.

Benny Wenda merupakan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mengklaim dirinya adalah Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat.

Ia mengumumkan pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat.

Menurut Benny, pengumuman itu menandai intensifikasi perjuangan melawan penjajahan Indonesia di wilayah Papua yang berlangsung sejak tahun 1963.

“Kami siap untuk mengambil alih wilayah kami dan kami tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta," jelas Benny.

Baca Juga:

Wiranto Tuding Benny Wenda Instruksikan Penyerangan Warga Pendatang di Papua

Bahkan, ia meminta warga Papua menerapkan konstitusi sendiri.

"Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami," ujar Wenda.

Pemerintah Sementara ini menyatakan kehadiran negara Indonesia di Papua Barat adalah ilegal. Mereka menolak hukum apa pun, pengenaan apa pun oleh pemerintah Indonesia dan tidak akan mematuhinya. (Knu)

Baca Juga:

Polri: Benny Wenda Desain Kerusuhan Demo Wamena

#Papua Barat #Papua
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Menunjukkan komitmen dari masyarakat untuk menjaga kedamaian dan mendukung pembangunan daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Indonesia
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Pihaknya bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Indonesia
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Tim Jibom Gegana Brimob Polda Papua amankan dua mortir peninggalan PD II di Jayapura. Sehari sebelumnya, UXO berisiko tinggi ditemukan di Sentani.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Indonesia
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Tim kolaborasi film dokumenter Pesta Babi akhirnya angkat bicara terkait laporan hukum yang diajukan tokoh perempuan adat Malind, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Indonesia
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Pembangunan di Papua harus dibaca secara lebih objektif, yaitu sebagai bagian dari upaya negara memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur, serta perlindungan kedaulatan nasional di wilayah timur Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Lifestyle
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Karya musik digital tersebut secara gamblang mengangkat isu kondisi Papua terkini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 31 Mei 2026
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Berita Foto
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin menerima dokumen dari Anggota DPD dalam Rapat Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 22 Mei 2026
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Indonesia
2 Marinir Jadi Korban Pembunuhan Berencana di Maybrat Papua, 7 Pelaku Masih DPO
Dua anggota Marinir tewas dalam penembakan dan penyergapan terencana di Maybrat, Papua Barat Daya.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 April 2026
2 Marinir Jadi Korban Pembunuhan Berencana di Maybrat Papua, 7 Pelaku Masih DPO
Indonesia
3 Jam di Yahukimo, Gibran Akui Kunjungan Kerja Paling Menantang
Gibran mengapresiasi para prajurit TNI yang sudah mengamankan situasi sehingga kunjungan kerja di Yahukimo di tiga lokasi berjalan lancar.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 April 2026
3 Jam di Yahukimo, Gibran Akui Kunjungan Kerja Paling Menantang
Bagikan