Headline

Dituduh Biang Rusuh, Kapolri Ungkap Benny Wenda Punya Sejumlah Pengikut di Indonesia

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 24 September 2019
  Dituduh Biang Rusuh, Kapolri Ungkap Benny Wenda Punya Sejumlah Pengikut di Indonesia

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap, kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, Senin (23/9), tak lepas dari agenda United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda.

Tito menduga, ada kesengajaan untuk memunculkan isu pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua, di tengah pelaksanaan sidang PBB tersebut.

Baca Juga:

Polisi Klaim Kerusuhan di Papua Dipicu Adanya Provokasi Terhadap Mahasiswa

"Ada upaya-upaya dari pihak yang berada di luar negeri, yaitu kelompok ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) pimpinan Benny Wenda yang menghendaki agar di Papua atau di Indonesia dibuat gerakan yang bisa memancing media nasional maupun internasional khususnya," kata Tito di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebut Benny Wenda punya pengikut di sejumlah kota di Indonesia
Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kantor MUI. (MP/Dery Ridwansah)

Kelompok tersebut juga memiliki organisasi sayap yang terdapat di beberapa kota. Sayangnya ia enggan menyebut kota mana yang dimaksud.

"Kelompok kecil. Ini maka terjadi peristiwa di Malang di Surabaya karena mereka memiliki tim propaganda yang bisa mengangka isu itu menjadi di blow up," kata mantan Kapolda Papua ini.

Tito menyebut, untuk melaksanakan agendanya, Benny Wenda menggunakan jaringan kelompok separatis yang ada di dalam negeri, yaitu Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yang tersebar di beberapa kota di Indonesia.

"Saya tidak menyatakan bahwa semua saudara-saudara kita masyarakat Papua adalah bagian dari mereka (KNPB) tidak, tapi ini adalah kelompok kecil," ujar Tito.

Hingga Selasa (24/9), sebanyak 27 orang dinyatakan meninggal dunia akibat kerusuhan Wamena.

Baca Juga:

Wamena Membara, Telkom Imbau Warga Papua Jangan Percaya Internet Diblokir

Menurut Tito Karnavian, situasi di Wamena saat ini sudah terkendali.Akan tetapi, polisi masih mengantisipasi agar situasi tak lagi memanas.

"Kami waspada sehingga kami menambah pasukan," kata Jenderal Tito.

Kapolri mengungkapkan, pihaknya menambah pasukan demi mengantisipasi gangguan keamanan susulan pasca-kerusuhan di sejumlah kota di Papua.

"Tadi pagi kami menambah pasukan lagi, tak perlu disebutkan berapa yang penting kita perkuat keamanan di sana,"tutupnya.(Knu)

Baca Juga:

Massa Mahasiswa Papua Diangkut, Polisi Buka Blokade Jalan Kampus Uncen

#Konflik Papua #Pelanggaran HAM #Tito Karnavian #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Dugaan penggunaan Indonesia sebagai jalur transit pengiriman cip AI Nvidia ke China sebelumnya mencuat setelah adanya laporan media internasional.
Dwi Astarini - 1 jam, 12 menit lalu
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Indonesia
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Slamet masih menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya.
Dwi Astarini - 1 jam, 22 menit lalu
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Indonesia
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Sidang etik tersebut digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dwi Astarini - 2 jam, 28 menit lalu
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Bagikan