Widi Hatmoko
Warga Nahdlatul Ulama (NU) diminta untuk tidak ikut-ikutan menggelar aksi "112", yang akan digelar di Jakarta, Sabtu 11 Februari 2017 mendatang. Demikian disampaikan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin saat menghadiri acara silaturahim dan dialog kebangsaan syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-provinsi Banten di Pesantren An-Nawawi.
"Atas nama Rais Aam PBNU, saya instruksikan warga NU tidak turun aksi 112!" Tegas Ma'ruf Amin.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan juga melarang rencana aksi "112" yang akan digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) itu. Karena, dalam aksi ini, massa dari GNPF akan melakukan long march dari Masjid Istiqlal menuju Monas dan berlanjut ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) kemudian kembali lagi ke Monas, untuk membubarkan diri.
Terkait hal ini, Iriawan juga menegaskan, bahwa dalam ketentuan UU No 9 tahun 1998, pasal 6 berbunyi bagi warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum harus memenuhi ketentuan dan wajib bertanggung jawab. Dan, jalur yang akan dilalui oleh massa dalam "112" ini adalah jalur umum. Sehingga, jika dijadikan sebagai ajang long march dengan kekuatan masa yang cukup besar, akan mengganggu warga lain yang sedang beraktivitas di sepanjang jalur tersebut.
"Pertama menghormati hak kebebasan orang lain, di sana orang bebas berjalan tapi terganggu dengan long march karena massa yang besar," katanya.
Syarat lain, menurut Iriawan, adalah mematuhi aturan-aturan moral yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, seperti kegiatan bersekolah, beribadah atau warga yang akan menjalankan tugas ke kantor akan terhambat. Terlebih jika ada warga yang sakit dan akan menggunakan jalur tersebut.
Untuk mengikuti berita lainnya, baca juga: Ma'ruf Amin: Fatwa Penistaan Agama Karena Desakan Masyarakat
