Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Prof Mohammad Nuh menegaskan bahwa rapat pleno PBNU yang digelar di Jakarta, Selasa (9/12), sah dan memenuhi ketentuan organisasi.
Dengan demikian, kata dia, penunjukan KH Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU dipastikan final serta memiliki kekuatan mengikat.
“Bahwa rapat pleno tadi malam itu sah sesuai AD/RT. Dari jumlah kehadirannya pun juga sah di atas dari batas minimal, yaitu 50 persen plus satu. Alhamdulillah kemarin dari awal sudah di atas 55 persen yang hadir,” kata Prof Nuh di Jakarta, Rabu (10/12).
Selain menetapkan Pj Ketua Umum PBNU, rapat pleno juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Pertama, PBNU mengamanatkan seluruh pengurus dan warga Nahdliyin untuk memberikan bantuan kepada korban bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Pada pembukaan pleno, diserahkan bantuan dana tunai sebesar Rp 2 miliar yang akan segera disalurkan kepada para terdampak.
Baca juga:
Zulfa Mustofa Resmi Jabat Pj Ketum PBNU, Serukan Khidmah dan Kekompakan Organisasi
Rekomendasi kedua menyangkut penguatan internal organisasi. Prof Nuh menyampaikan bahwa Pj Ketua Umum diminta segera melakukan konsolidasi menyeluruh, mulai dari jajaran PBNU, pengurus wilayah, cabang, PCI, lembaga hingga badan otonom. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan efektivitas kerja organisasi sekaligus mempercepat pencapaian program yang sempat terhambat.
“Termasuk di dalamnya SK-SK atau apa pun yang menjadi kendala, itu harus segera diselesaikan,” ujarnya.
Rekomendasi berikutnya berkaitan dengan peningkatan layanan atau khidmah ijtimaiyah kepada warga NU dan masyarakat luas. PBNU menilai pelayanan sosial dan keumatan perlu diperkuat agar peran NU semakin dirasakan publik.
Selain itu, pleno juga meminta Pj Ketua Umum menyiapkan peringatan 100 tahun NU dalam hitungan masehi yang jatuh pada 31 Januari 2026. Pada momentum tersebut, PBNU direncanakan menggelar Konferensi Besar atau Munas Alim Ulama sebagai rangkaian menuju Muktamar ke-35 pada 2026.
Baca juga:
Redakan Konflik Internal PBNU, Zulfa Mustofa Tawarkan Pertemuan dengan Gus Yahya
Prof Nuh menegaskan bahwa rencana tersebut bukan percepatan Muktamar, melainkan pengembalian siklus normal setelah Muktamar ke-34 di Lampung mundur akibat pandemi COVID-19.
Di akhir penyampaiannya, Prof Nuh menekankan amanat para alim ulama kepada Pj Ketua Umum untuk meningkatkan tata kelola organisasi serta mengembangkan tradisi keadaban yang berlandaskan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah.
“Kami berharap KH Zulfa Mustofa dapat segera melakukan konsolidasi dan menerjemahkan rekomendasi ini ke dalam langkah operasional,” tutupnya. (Pon)
