Ma'ruf Amin: Keberlakuan Fatwa Sinovac Masih 'Muallaq'

Merahputih.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap vaksin COVID-19 buatan Sinovac membuat masyarakat tenang menjelang vaksinasi serentak oleh Pemerintah.

Ma'ruf menegaskan fatwa tersebut bersifat dependen karena masih menunggu izin penggunaan darurat atau emergency use authorisation (EUA) vaksin Sinovac dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Keberlakuan fatwa (vaksin COVID-19) ini masih muallaq, masih tergantung dari BPOM. Fatwa ini sangat diperlukan untuk menenangkan masyarakat," ujar Ma’ruf dalam rapat internal dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, BPOM dan MUI secara virtual dari rumah dinas wapres di Jakarta, Sabtu (9/1).

Baca Juga

Fatwa MUI: Vaksin Sinovac Suci dan Halal

Wapres juga mengapresiasi kerja MUI yang cepat dan sigap dalam menguji unsur syariah dan kehalalan vaksin buatan Tiongkok tersebut.

Sementara itu, Menkes, Budi Gunadi Sadikin berharap dengan adanya fatwa halal dari MUI tersebut dapat meyakinkan masyarakat untuk divaksin COVID-19, sebagai salah satu upaya memutus rantai penyebaran Coronavirus tersebut.

"Peran orang-orang yang divaksin itu sebenarnya bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga untuk melindungi umat manusia di seluruh dunia," kata dia.

Sebelumnya, sebagaimana dikutip Antara, Ketua MUI bidang Fatwa dan Urusan Halal Asrorun Niam Sholeh menyatakan unsur dalam vaksin buatan Sinovac bersifat suci dan halal. Ketetapan halal tersebut berlaku untuk tiga produk vaksin buatan Sinovac yang didaftarkan dengan nama Coronavac, Vaksin COVID-19 dan Vac2bio.

"Setelah dilakukan diskusi cukup panjang, dari hasil penjelasan tim auditor, rapat Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT Biofarma, hukumnya suci dan halal," kata Niam di Jakarta, Jumat (9/1).

Baca Juga

Mobil Pembawa Vaksin Sinovac Berhenti di Warteg Pasti Bakal Ketahuan

Fatwa halal terhadap vaksin Sinovac tersebut belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai rujukan vaksinasi sampai dengan keluarnya EUA oleh BPOM.

Selain Budi Gunadi dan Niam, turut hadir pula dalam rapat virtual tersebut antara lain Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, pengurus harian MUI dan Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito. (*)