Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menuai pujian pakar hukum. Khususnya, aturan terdakwa korupsi yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp100 miliar dapat dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup.
"Peraturan MA tentang pedoman pemidanaan menjadi sangat relevan dan signifikan. Penentuan jumlah kerugian negara Rp 100 miliar lebih dengan hukuman penjara seumur hidup adalah sebuah aturan yang responsif dan progresif," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, saat dikonfirmasi, Senin (3/8).
Baca Juga:
Menurut Fickar, kehadiran Perma itu akan membatasi dan mengawasi para hakim yang kerap bermain dengan kekuasaan yudikatif yang dimilikinya. Untuk itu, Fickar mengapresiasi Mahkamah Agung yang menerbitkan Perma tersebut.
"Aturan ini akan membatasi dan mengawasi para Hakim yang seringkali bermain main dgn kekuasaannya. Apresiasi tinggi untuk Mahkamah Agung, meski padw penerapannya juga harus tetap dijaga prinsip "indefendensi judiciary" kebebasan kekuasaan kehakiman yang mekekat pada profesi hakim," ujarnya.
Fickar menegaskan, pemberantasan korupsi sudah sepatutnya menjadi komitmen semua pihak, dan peradilan merupakan lembaga satu-satunya yang mempunyai otoritas untuk menghukum pelaku korupsi.
Dengan demikian, lanjut dia, peradilan sebagai sebuah kekuasaan yudikatif berintikan kebebasan hakim-hakimnya, secara sistemik tidak boleh dan tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan apapun baik eksekutif maupun legislatif.
Meskipun, kata Fickar seringkali kekuasaan 'uang' mempengaruhinya, sehingga kerap terjadi pergeseran penggambaran bahwa 'keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' menjadi 'Keuangan Yang Maha Kuasa'.
Baca Juga:
Ia melanjutkan, sistem hukum pembuktian dalam perkara pidana dibangun atas dasar minimal adanya dua alat bukti, seperti keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka atau terdakwa dan informasi atau dokumen elektronik yang menimbulkan keyakinan hakim.
Dengan kebebasan yang dimilikinya dan keyakinan atas proses pembuktian di persidangan, seringkali terjadi disparitas hukuman yang dijatuhkan hakim dalam perkara serupa, termasuk perkara korupsi. Fickar berharap kehadiran Perma Nomor 1 Tahun 2020 dapat mencegah disparitas tersebut.
"Dengan kebebasannya seringkali terjadi disparitas atau perbedaan di kalangan para hakim dalam mengekpresikan 'keyakinannya' dari sebuah fakta hukum. Sebabnya, ya seringkali intervensi "uang" dalam berbagai bentuknya menjadi faktor yang utama, sehingga tidak heran dari sebuah fakta peristiwa dan persoalan hukum yang sama lahir putusan yang berbeda-beda besarnya," tutup Fickar. (Pon)
Baca Juga:
KPK Sebut Hukuman Mati Koruptor Tak Bisa Turunkan Praktik Korupsi
