Luhut Yakin Indonesia Terhindar Jebakan Utang

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 27 April 2019
Luhut Yakin Indonesia Terhindar Jebakan Utang

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan optimis Indonesia bisa terhindar jebakan utang Belt and Road Initiative atau Inisiatif Jalur Sutra.

"Ada yang memperingati debt trap, itu untuk yang skemanya tidak seperti kita. Kita tidak melakukan perjanjian G to G (antarpemerintah), kita gunakan skema B to B (antarbadan usaha). Itu sangat baik untuk mengurangi resiko jebakan ini," ujar Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (27/4).

Hal itu disampaikannya dalam rangkaian Belt and Road Forum di Beijing, China, Jumat (26/4). Menurut dia, dengan skema B to B, tidak ada uang pemerintah yang disertakan dalam proyek-proyek tersebut.

Pemerintah hanya terlibat dalam studi kelayakan yang menyangkut lingkungan hidup, nilai tambah, transfer teknologi, skema bisnis dan pemanfaatan tenaga kerja lokal.

"Seperti yang kami lakukan di Morowali, sekarang kami sudah punya politeknik yang mendidik calon-calon tenaga kerja dalam bidang teknik. Setelah 3-4 tahun nanti mereka akan menggantikan tenaga-tenaga kerja asing yang ada di sana. Sehingga anak-anak Indonesia, pekerja-pekerja Indonesia, akan ikut menikmati juga. Inilah yang disebut sama-sama untung," jelasnya.

Luhut Panjaitan kritik Prabowo soal anggaran pertahanan
Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan. (Foto: merahputih.com/Rizki Fitrianto)

Pada pidatonya, Presiden China Xi Jinping mengatakan tidak berusaha menjebak siapa pun dengan utang dan hanya memiliki niat baik. Menurutnya Inisiatif Jalan Sutra akan fokus pada transparansi dan pemerintahan yang bersih. Proyek besar infrastruktur dan perdagangan harus menghasilkan pertumbuhan "berkualitas tinggi" bagi semua orang.

Menanggapi hal tersebut, Luhut melihat Inisiatif Jalur Sutra bukanlah ancaman bagi perekonomian global tetapi malah meningkatkan daya saing di kawasan.

"Kita melihat Uni Eropa memperluas rencana konektivitas blok Eropa-Asia, Rusia membangun Uni Ekonomi Eurasia, dan Amerika Serikat menciptakan kemitraan investasi infrastruktur Indo-Pasifik," jelasnya.

Sementara Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde meminta negara-negara berhati-hati menanggapi isu jebakan utang itu.

"Jika tidak dikelola dengan hati-hati, investasi infrastruktur memang dapat menyebabkan utang yang bermasalah. Sebaiknya utang ini harus digunakan untuk pemakaian yang tepat, dan berkelanjutan di semua aspek," kata dia dikutip Antara.

Dalam kegiatan 2nd Belt & Road Forum for International Cooperation (BRFIC) diselenggarakan 25-27 April 2019 di Beijing, China, delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Presiden M Jusuf Kalla dengan didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi M Nasir, serta Kepala BKPM Thomas Lembong. (*)

#Luhut Panjaitan #Utang Negara
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Penerimaan pajak terserap senilai Rp 834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy)
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Indonesia
Pemerintah Bakal Mobilisasi Duit Rakyat Melalui Merah Putih Bond, Namun Tidak Wajib
Beredar kabar bahwa WNI yang memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan nilai aset di atas Rp 30 miliar diwajibkan membeli Merah Putih Bond,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Bakal Mobilisasi Duit Rakyat Melalui Merah Putih Bond, Namun Tidak Wajib
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Soal MBG, Menkeu Purbaya Tantang Luhut soal Transparansi Data
Purbaya menantang Luhut soal program Makan Bergizi Gratis. Simak kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 06 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Soal MBG, Menkeu Purbaya Tantang Luhut soal Transparansi Data
Indonesia
Outlook Kredit Indonesia Negatif, DPR Minta Pemerintah Perkuat Stabilitas Fiskal
Fitch Ratings merevisi outlook utang Indonesia menjadi negatif. DPR meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan ekonomi untuk mencegah pelarian modal dan lonjakan bunga utang negara.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Maret 2026
Outlook Kredit Indonesia Negatif, DPR Minta Pemerintah Perkuat Stabilitas Fiskal
Indonesia
Negara Tanggung Utang Whoosh, Serikat Pekerja Kereta Api Puji Keberanian Prabowo
Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) memuji Presiden RI, Prabowo Subianto, yang akan menanggung utang Whoosh.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Negara Tanggung Utang Whoosh, Serikat Pekerja Kereta Api Puji Keberanian Prabowo
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo soal Utang Whoosh: Enggak Usah Khawatir, Saya Tanggung Jawab Semuanya
Presiden RI, Prabowo Subianto, angkat bicara soal polemik utang Whoosh. Ia mengatakan, bahwa masyarakat tak perlu khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 04 November 2025
Prabowo soal Utang Whoosh: Enggak Usah Khawatir, Saya Tanggung Jawab Semuanya
Indonesia
Sempat Gelar Rapat Terbatas, Prabowo Minta Airlangga dan Rosan Bereskan Utang Whoosh
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta Airlangga dan Rosan Roeslani untuk menyelesaikan perkara utang Whoosh.
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Sempat Gelar Rapat Terbatas, Prabowo Minta Airlangga dan Rosan Bereskan Utang Whoosh
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia tak Mampu Lunasi Utang Whoosh, China Ambil Alih Kepemilikan Natuna Riau
Indonesia disebut tak mampu melunasi utang kereta Whoosh. China pun akan mengambil alih kepemilikan pulau Natuna Utara, Riau, sebagai jaminannya.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia tak Mampu Lunasi Utang Whoosh, China Ambil Alih Kepemilikan Natuna Riau
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Bagikan