Noer Ardiansjah
MerahPutih Peristiwa - DPR mengusulkan kenaikan tunjangan. Ada empat item tunjangan yang diusulkan dengan nilai total lebih dari Rp20 juta per anggota. Usulan kenaikan tunjangan ini dikecam sebagian masyarakat.
"Iya kabarnya Menkeu (Menteri Keuangan) sudah memberikan persetujuan untuk kenaikan tunjangan Anggota Dewan," kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (16/9).
Kenaikan tunjangan ini, menurut Lucius Karus, tidak beralasan. Kerja Anggota Dewan mandul tapi malah meminta tambahan gaji.
"Bukan Main. Kerja amburadul saja perlu diapresiasi dengan kenaikan anggaran, ya?! Ini namanya pejabat tak punya hati," kata Lucias.
Bagi Lucius, tak penting berapa kenaikannya. Usulan kenaikan tersebut soal kepantasan ketika Anggota Dewan belum bisa menunjukkan diri sebagai wakil rakyat. Misalnya, tambahan gaji atau honor di perusahaan selalu terkait dengan performa seseorang yang meningkat di perusahaan itu.
"Kerja ala kadarnya saja mereka sudah diapresiasi dengan tambahan gaji," lanjut Lucias.
Lucius menambahkan, ini adalah contoh pendidikan politik buruk yang ditunjukkan wakil rakyat. Mewakili rakyat dengan mengangkangi rakyat adalah pelajaran politik terburuk dari pejabat publik.
Menkeu, lanjut Lucius, seharusnya tak perlu mendukung rencana DPR. Selain itu, DPR harus menyadari sebelum mereka merencanakan kenaikan anggaran. DPR tak pernah membuktikan bahwa ada korelasi antara anggaran yang bertambah dengan peningkatan kinerja mereka.
"Omong kosong jika ada yang mengatakan berkorelasi. Mana buktinya? Gaji dan tunjangan selama ini menguap begitu saja, dan produktivitas DPR masih saja melempem dan buruk," tandas Lucius. (mad)
Baca Juga:
