Lonjakan Harga Plastik Tekan UMKM, DPR Desak Pemerintah Cari Solusi

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 14 April 2026
Lonjakan Harga Plastik Tekan UMKM, DPR Desak Pemerintah Cari Solusi

Ilustrasi kantong plastik. (Foto: Pexels/Anna Shvets)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kenaikan harga plastik kini menjadi sorotan tajam karena dinilai berpotensi menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendorong pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengatasi lonjakan harga tersebut.

Menurut Yoyok, ketika harga plastik di tingkat pasar naik hingga dua kali lipat, dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang bahan kemasan. Ribuan pelaku usaha mikro, industri rumahan, hingga sektor ekonomi kreatif juga ikut terdampak karena kemasan menjadi bagian penting dari nilai jual produk.

Politikus Partai NasDem itu menegaskan pemerintah tidak boleh diam dan menganggap persoalan ini sebagai hal biasa, mengingat efeknya dapat meluas ke berbagai sektor ekonomi.

“Pemerintah jangan hanya diam saja, karena ini tanggung jawab Negara. Di sini, Pemerintah dituntut untuk menunjukkan kepiawaian dalam meredakan beratnya kondisi ekonomi akibat konflik global,” jelas Yoyok kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/4).

Baca juga:

Gejolak Global Picu Kenaikan Harga Plastik, Pemerintah Segera Cari Solusinya

Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret agar beban ekonomi masyarakat tidak semakin berat.

“Bagi saya, Pemerintah tidak cukup hanya dengan menekan harga BBM agar tidak naik. Pemerintah harus cari solusi efektif menghadapi tekanan ekonomi saat ini yang dihadapi rakyat,” ucapnya.

Yoyok mengingatkan bahwa hingga saat ini plastik masih menjadi kebutuhan penting yang sulit ditinggalkan oleh pelaku UMKM. Tanpa intervensi pemerintah, pelaku usaha akan dihadapkan pada pilihan sulit antara menaikkan harga produk atau menanggung lonjakan biaya produksi.

“Jangan sampai sektor UMKM yang menjadi roda penggerak ekonomi Negara harus terus tergerus, sementara Pemerintah justru lebih sibuk memajaki rakyatnya,” kata Yoyok.

Baca juga:

Pengusaha Mulai Naikkan Harga Akibat Harga Plastik Melambung

Sebagai informasi, harga plastik mengalami kenaikan signifikan antara 20 persen hingga 100 persen per April 2026 akibat gangguan pasokan.

Harga plastik PP (bening) kini mencapai sekitar Rp 68.900 per kilogram, plastik kresek sekitar Rp 17.900 per kilogram, dan plastik PE sekitar Rp 43.900 per kilogram.

Kenaikan ini berdampak langsung pada biaya operasional UMKM. Beberapa jenis kemasan kantong bahkan naik menjadi Rp 23 ribu, sementara sedotan mencapai Rp 10 ribu per pak. (Knu)

#Ekonomi #DPR RI #Harga Plastik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
Bank Jakarta Ingin Jadi Financial Operating System, Hubungkan Warga, UMKM, dan Investor
Dirut Bank Jakarta memaparkan empat strategi utama untuk membangun ekosistem keuangan kota, mulai dari inklusi keuangan, UMKM, perumahan hingga investasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
Bank Jakarta Ingin Jadi Financial Operating System, Hubungkan Warga, UMKM, dan Investor
Indonesia
IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp18.041, DPR Desak Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Investor
DPR mendesak pemerintah memulihkan kepercayaan investor setelah IHSG turun ke 5.644,23, rupiah menembus Rp 18.041 per dolar AS, dan capital outflow mencapai Rp 66,20 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp18.041, DPR Desak Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Investor
Indonesia
Mensesneg Tegaskan Purbaya Tetap Menjabat Menkeu, Belum Ada Rencana Reshuffle
Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan Purbaya Yudhi Sadewa tetap menjabat Menteri Keuangan. Istana juga membantah adanya rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
Mensesneg Tegaskan Purbaya Tetap Menjabat Menkeu, Belum Ada Rencana Reshuffle
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Rupiah Tembus Rp 18.050 per Dolar AS, DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Serius
Pelemahan rupiah hingga Rp18.050 per dolar AS menjadi sorotan DPR. Wakil Ketua DPR meminta pemerintah serta Bank Indonesia memperkuat langkah stabilisasi ekonomi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Juni 2026
Rupiah Tembus Rp 18.050 per Dolar AS, DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Serius
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Rupiah Tembus Rp 18.043 per Dolar AS, BI Ungkap Penyebab hingga Langkah Stabilisasi
Bank Indonesia menjelaskan pelemahan rupiah hingga menyentuh Rp 18.043 per dolar AS. Faktor geopolitik Timur Tengah, arus modal keluar, hingga kebutuhan domestik menjadi pemicunya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Juni 2026
Rupiah Tembus Rp 18.043 per Dolar AS, BI Ungkap Penyebab hingga Langkah Stabilisasi
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Bagikan