Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Lonjakan Harga Plastik Tekan UMKM, DPR Desak Pemerintah Cari Solusi

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 14 April 2026
Lonjakan Harga Plastik Tekan UMKM, DPR Desak Pemerintah Cari Solusi

Ilustrasi kantong plastik. (Foto: Pexels/Anna Shvets)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kenaikan harga plastik kini menjadi sorotan tajam karena dinilai berpotensi menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendorong pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengatasi lonjakan harga tersebut.

Menurut Yoyok, ketika harga plastik di tingkat pasar naik hingga dua kali lipat, dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang bahan kemasan. Ribuan pelaku usaha mikro, industri rumahan, hingga sektor ekonomi kreatif juga ikut terdampak karena kemasan menjadi bagian penting dari nilai jual produk.

Politikus Partai NasDem itu menegaskan pemerintah tidak boleh diam dan menganggap persoalan ini sebagai hal biasa, mengingat efeknya dapat meluas ke berbagai sektor ekonomi.

“Pemerintah jangan hanya diam saja, karena ini tanggung jawab Negara. Di sini, Pemerintah dituntut untuk menunjukkan kepiawaian dalam meredakan beratnya kondisi ekonomi akibat konflik global,” jelas Yoyok kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/4).

Baca juga:

Gejolak Global Picu Kenaikan Harga Plastik, Pemerintah Segera Cari Solusinya

Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret agar beban ekonomi masyarakat tidak semakin berat.

“Bagi saya, Pemerintah tidak cukup hanya dengan menekan harga BBM agar tidak naik. Pemerintah harus cari solusi efektif menghadapi tekanan ekonomi saat ini yang dihadapi rakyat,” ucapnya.

Yoyok mengingatkan bahwa hingga saat ini plastik masih menjadi kebutuhan penting yang sulit ditinggalkan oleh pelaku UMKM. Tanpa intervensi pemerintah, pelaku usaha akan dihadapkan pada pilihan sulit antara menaikkan harga produk atau menanggung lonjakan biaya produksi.

“Jangan sampai sektor UMKM yang menjadi roda penggerak ekonomi Negara harus terus tergerus, sementara Pemerintah justru lebih sibuk memajaki rakyatnya,” kata Yoyok.

Baca juga:

Pengusaha Mulai Naikkan Harga Akibat Harga Plastik Melambung

Sebagai informasi, harga plastik mengalami kenaikan signifikan antara 20 persen hingga 100 persen per April 2026 akibat gangguan pasokan.

Harga plastik PP (bening) kini mencapai sekitar Rp 68.900 per kilogram, plastik kresek sekitar Rp 17.900 per kilogram, dan plastik PE sekitar Rp 43.900 per kilogram.

Kenaikan ini berdampak langsung pada biaya operasional UMKM. Beberapa jenis kemasan kantong bahkan naik menjadi Rp 23 ribu, sementara sedotan mencapai Rp 10 ribu per pak. (Knu)

#Ekonomi #DPR RI #Harga Plastik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Berita
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bertemu dengan Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok, Wang Wentao.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
Realisasi Investasi Jakarta Triwulan II Tahun 2026 Capai Rp 94,9 Triliun
Semakin menegaskan posisi Jakarta sebagai pusat investasi dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Realisasi Investasi Jakarta Triwulan II Tahun 2026 Capai Rp  94,9 Triliun
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Indonesia
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Dengan begitu, kepala daerah tidak lagi kesulitan ketika harus mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memenuhi target kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Bagikan