Lonjakan Harga Plastik Tekan UMKM, DPR Desak Pemerintah Cari Solusi

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 14 April 2026
Lonjakan Harga Plastik Tekan UMKM, DPR Desak Pemerintah Cari Solusi

Ilustrasi kantong plastik. (Foto: Pexels/Anna Shvets)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kenaikan harga plastik kini menjadi sorotan tajam karena dinilai berpotensi menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendorong pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengatasi lonjakan harga tersebut.

Menurut Yoyok, ketika harga plastik di tingkat pasar naik hingga dua kali lipat, dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang bahan kemasan. Ribuan pelaku usaha mikro, industri rumahan, hingga sektor ekonomi kreatif juga ikut terdampak karena kemasan menjadi bagian penting dari nilai jual produk.

Politikus Partai NasDem itu menegaskan pemerintah tidak boleh diam dan menganggap persoalan ini sebagai hal biasa, mengingat efeknya dapat meluas ke berbagai sektor ekonomi.

“Pemerintah jangan hanya diam saja, karena ini tanggung jawab Negara. Di sini, Pemerintah dituntut untuk menunjukkan kepiawaian dalam meredakan beratnya kondisi ekonomi akibat konflik global,” jelas Yoyok kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/4).

Baca juga:

Gejolak Global Picu Kenaikan Harga Plastik, Pemerintah Segera Cari Solusinya

Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret agar beban ekonomi masyarakat tidak semakin berat.

“Bagi saya, Pemerintah tidak cukup hanya dengan menekan harga BBM agar tidak naik. Pemerintah harus cari solusi efektif menghadapi tekanan ekonomi saat ini yang dihadapi rakyat,” ucapnya.

Yoyok mengingatkan bahwa hingga saat ini plastik masih menjadi kebutuhan penting yang sulit ditinggalkan oleh pelaku UMKM. Tanpa intervensi pemerintah, pelaku usaha akan dihadapkan pada pilihan sulit antara menaikkan harga produk atau menanggung lonjakan biaya produksi.

“Jangan sampai sektor UMKM yang menjadi roda penggerak ekonomi Negara harus terus tergerus, sementara Pemerintah justru lebih sibuk memajaki rakyatnya,” kata Yoyok.

Baca juga:

Pengusaha Mulai Naikkan Harga Akibat Harga Plastik Melambung

Sebagai informasi, harga plastik mengalami kenaikan signifikan antara 20 persen hingga 100 persen per April 2026 akibat gangguan pasokan.

Harga plastik PP (bening) kini mencapai sekitar Rp 68.900 per kilogram, plastik kresek sekitar Rp 17.900 per kilogram, dan plastik PE sekitar Rp 43.900 per kilogram.

Kenaikan ini berdampak langsung pada biaya operasional UMKM. Beberapa jenis kemasan kantong bahkan naik menjadi Rp 23 ribu, sementara sedotan mencapai Rp 10 ribu per pak. (Knu)

#Ekonomi #DPR RI #Harga Plastik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
perwakilan RI di Arab Saudi wajib menjadi rujukan utama guna mencegah kepanikan massal akibat maraknya pesan berantai di media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
Presiden Prabowo Bicara Ambisi Ekonomi RI, Target Masuk 4 Besar Dunia pada 2050
Prospek tersebut berkaitan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang dinilainya tetap kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Presiden Prabowo Bicara Ambisi Ekonomi RI, Target Masuk 4 Besar Dunia pada 2050
Indonesia
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak konsumen sekaligus kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Dunia
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Proses inspeksi kapal penumpang tidak boleh sebatas formalitas administratif di atas kertas.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Bagikan