Listyo Jadi Kapolri, Bagaimana Nasib Penegakan Hukum di Bareskrim?
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Komisi III DPRANTARA FOTO/Pool/Galih Pradipta/foc.
Merahputih.com - Mabes Polri memastikan sistem penegakan hukum di Badan Reserse Kriminal Polri tidak akan terganggu setelah Komjen Listyo Sigit Prabowo akan segera dilantik sebagai Kapolri baru.
"Kan ada Wakaba-nya (Wakabareskrim) segala macam bisa. Berjalan lah ini," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono di Jakarta, Jumat (22/1).
Baca Juga
Pimpinan DPR Tantang Komjen Listyo Realisasikan Janji Jika Disahkan Jadi Kapolri
Proses pemilihan Kabareskrim baru akan berlangsung usai Komjen Sigit dilantik nanti. Hal itu sebagaimana saat Jenderal Idham Azis ditunjuk sebagai Kapolri pada 2019 lalu. Kala itu, Idham, seperti Sigit yang naik bintang empat dari jabatan sebelumnya Kabareskrim.
"Polri bekerja karena berdasarkan sistem yang sudah ada, bukan karena orang per orang," ujarnya.
Hingga saat ini, proses pemilihan nama pengganti jenderal bintang tiga itu masih digodok oleh Wanjakti Polri. "Dewan kepangkatan tingkat tinggi (Wanjakti) nanti akan ada prosesnya," tandas Rusdi.
Nantinya, Wanjakti akan mendiskusikan secara matang mengenai sosok perwira tinggi Polri yang akan dianggap mampu untuk mengemban tugas di jabatan tersebut.
Komjen Sigit telah resmi disetujui oleh DPR sebagai Kapolri pengganti Idham Azis dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (21/1).
Baca Juga
Usai kegiatan itu rampung, nantinya Sigit bakal langsung dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara.
Biasanya, setelah itu Mabes Polri akan menggelar serah terima jabatan (sertijab) untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Polri dari Idham ke Sigit. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Kapolri Kerahkan Personil Dari Mabes, Percepat Penanganan Banjir Sumatra
Kapolri Perintahkan Polda Terdekat Kerakan Kapal ke Titik Bencana di Sumatera
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
'Agustus Kelabu' dan 'Black September’ bikin Polisi dalam Tekanan, Kapolri Sampai Minta ‘Bantuan’ Senior Polri
Ancaman Kejahatan Kian Kompleks, Kapolri Minta Brimob Perkuat Kemampuan Global
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Komisi Percepatan Reformasi Polri Bakal Libatkan Tim Internal Polri di Setiap Rapat