Pimpinan DPR Tantang Komjen Listyo Realisasikan Janji Jika Disahkan Jadi Kapolri

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 21 Januari 2021
Pimpinan DPR Tantang Komjen Listyo Realisasikan Janji Jika Disahkan Jadi Kapolri

Kabareskrim Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah pihak menyambut baik terpilihnya Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri setelah melewati uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Rabu (20/1) kemarin.

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin mengucapkan selamat kepada Komjen Listyo yang akan menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

Baca Juga

DPR Gelar Rapat Paripurna Penetapan Komjen Listyo Jadi Kapolri Siang Ini

"Semoga Komjen Pol Pak Listyo Sigit Prabowo dapat amanah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta membawa Polri semakin maju dan profesional," kata Azis dalam keterangannya, Kamis (21/1).

Azis berharap Polri dapat lebih memaksimalkan kordinasi dan komunikasi antar lembaga guna memudahkan dan menyelesaikan berbagai macam pekerjaan rumah dan permasalahan yang beragam.

"Masih banyaknya Kementerian/Lembaga yang memiliki ego sektoral menjadi hambatan dalam mewujudkan nawa cita Presiden Jokowi, tentunya Komunikasi dan Kordinasi merupakan hal yang utama" ujarnya.

Calon Kapolri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo (kanan) memberikan keterangan pers usai mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di Lobi Nusantara II, Jakarta, Rabu (20-1-2021). Komisi III DPR RI akan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi untuk mengambil keputusan terkait dengan persetujuan atau penolakan calon Kapolri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo yang selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat paripurna. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Calon Kapolri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo (kanan) memberikan keterangan pers usai mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di Lobi Nusantara II, Jakarta, Rabu (20-1-2021). Komisi III DPR RI akan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi untuk mengambil keputusan terkait dengan persetujuan atau penolakan calon Kapolri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo yang selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat paripurna. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

Wakil Ketua Umum Golkar ini juga meminta, agar kedepannya Polri dapat lebih bersahabat dengan dan selalu hadir di tengah masyarakat tanpa melihat pangkat dan jabatan serta keterbatasan.

"Saya apresiasi Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang ingin melayani masyarakat dengan cepat, Seperti memesan makanan cepat saji. Tentunya hal ini harus dapat direalisasikan dalam program 100 hari kinerjanya sebagai prestasi ke depannya, usai dirinya menjabat sebagai Kapolri," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Harapan Partai Gelora kepada Komjen Listyo Sigit

#Aziz Syamsuddin #DPR RI #Calon Kapolri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Bagikan