Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Nasib 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini di ujung tanduk. Mereka dinonaktifkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri lantaran tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Agil Oktaryal mengungkapkan ada lima 'senjata' yang bisa digunakan 75 pegawai KPK untuk melawan keputusan Firli Bahuri tersebut.
"Terdapat 5 opsi dan ini bisa seluruhnya dilakukan," kata Agil saat dikonfirmasi, Jumat (14/5).
Baca Juga
Opsi pertama, kata Agil, 75 pegawai KPK dapat melakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021. Beleid itu mengatur mengenai alih status pegawai KPK menjadi ASN.
Agil berpendapat, gugatan itu berpeluang dikabulkan karena Perkom Nomor 1 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang KPK, asas umum pemerintahan yang baik, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan UUD 1945.
Menurut Agil, langkah kedua yang dapat ditempuh para pegawai yakni mengajukan gugatan atas Surat Keputusan (SK) penonaktifan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Opsi ketiga, lanjut Agil, para pegawai juga bisa melaporkan pimpinan KPK ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pasalnya, soal yang tercantum dalam TWK melanggar hak pegawai untuk mendapatkan pekerjaan tanpa membedakan suku, agama, dan kepercayaan yang dijamin konstitusi.
"Patut diduga terjadi diskriminasi terhadap pegawai. Ini adalah bentuk pelanggaran HAM serius," ujar Agil.
Langkah selanjutnya, menurut Agil, para pegawai juga dapat melaporkan seluruh pimpinan KPK ke Dewan Pengawas. Pasalnya, dia menduga terjadi pelanggaran etik serius dalam pembebastugasan para pegawai.
"Melaporkan pimpinan ke Ombudsman karena diduga ada administrasi pemerintahan yang dijalankan dengan tidak memperhatikan etika penyelenggaraan negara yang bersih," tutup dia.
Penonaktifan 75 pegawai KPK tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK tertanggal 7 Mei tersebut ditandatangi oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Untuk salinan yang sah, diteken oleh Plh Kabiro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.
Dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu, terdapat 4 poin sebagai berikut:
Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.
Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Baca Juga
Terungkap! Pegawai KPK yang Periksa Etik Firli Bahuri Ikut Dinonaktifkan
Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berdasarkan informasi, selain Novel Baswedan, nama-nama yang dikabarkan dinonaktifkan tersebut di antaranya Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, Direktur Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. (Pon)
