Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pernah memeriksa pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri, ternyata juga dinonaktifkan. Saat proses pemeriksaan etik itu berjalan, Firli masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.
Hal itu diungkap oleh Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko saat berbincang di kanal YouTube Haris Azhar. Namun Koko tak merinci dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Filri saat masih menjabat Deputi Penindakan KPK.
Baca Juga:
Tes Novel dan Para Pegawai KPK Libatkan BAIS, BIN, BNPT dan Psikologi TNI AD
"Yang dulu memeriksa (dugaan etik Firli) direktur PI-nya (Pengawasan Internal) namanya Herry Muryanto, dan sekarang sudah menjadi deputi (PIPM-Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat) dan itu masuk ke 75 pegawai itu," kata pria yang karib disapa Koko, dikutip, Rabu (12/5).
Firli sempat menjalani pemeriksaan etik saat menjadi Deputi Penindakan KPK. Firli diperiksa karena bertemu dengan mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi. Padahal, saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemprov NTB.
Pria kelahiran Palembang, Sumatera Utara, itu bahkan telah dijatuhi sanksi etik atas pertemuannya dengan TGB. Namun sebelum sanksi dijatuhkan, Firli ditarik kembali ke institusi asalnya Polri.
Setelah kembali ke lembaga antirasuah dan menjadi Ketua KPK, Firli diketahui menerima sanksi etik dari Dewan Pengawas KPK. Firli menerima sanksi etik karena bergaya hidup mewah lantaran menggunakan helikopter dalam perjalanan pribadinya di Sumatera Selatan.
Menurut Koko, Herry Muryanto merupakan salah satu pegawai KPK yang memiliki jabatan tinggi, yakni Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) yang dinonaktifkan oleh Firli.
"Dia yang paling tinggi jabatannya sekarang," ungkap Koko.
Penonaktifan 75 pegawai KPK tertuang dalam
Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK tertanggal 7 Mei tersebut ditandatangi oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Untuk salinan yang sah, diteken oleh Plh Kabiro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.
Dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu, terdapat 4 poin sebagai berikut:
Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.
Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.
Baca Juga:
Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berdasarkan informasi, selain Koko dan Herry Muryanto, ada nama penyidik senior Novel Baswedan, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo yang juga dinonaktifkan. (Pon)
