Lembaga Survei Boni Hargens Sebut Budi Gunawan Tokoh Paling Berpengaruh

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 18 September 2022
Lembaga Survei Boni Hargens Sebut Budi Gunawan Tokoh Paling Berpengaruh

Pendiri Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens . (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) bekerja sama dengan Indonesian Publik Institute (IPI), dan Indonesian Club (IC) melakukan survei tokoh berpengaruh.

Dari survei ini, menunjukkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan merupakan tokoh paling berpengaruh di antara para menteri dan kepala lembaga negara.

Baca Juga:

Klarifikasi BIN soal Pertemuan Budi Gunawan dengan Rizieq Shihab di Arab Saudi

Survei ini dilakukan sejak 30 Agustus sampai 12 September 2022 terhadap kelas menengah intelektual, yang terdiri dari para dosen/pakar, peneliti, anggota LSM/NGO dan aktivis/seniman di 34 provinsi.

Survei ini bermaksud mengukur pandangan kelas menengah intelektual terhadap kinerja 45 pimpinan lembaga negara dan para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju selama semester I Tahun 2022.

Lima hal yang diukur dalam survei ini adalah popularitas, pengaruh, kontroversial, keunikan, relevansi dan kontribusi pemikiran.

Teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah purpose sampling di mana subyek yang dituju sebagai sampel memiliki kriteria khusus seperti profesi dan bidang keilmuan dengan jumlah sampel sebayak 800 responden dengan margin of error sebesar 3,5% dan tingkat kepercayaan 95%.

"Dari 45 nama tersebut, ada 10 menteri atau kepala lembaga negara yang masuk kategori tokoh paling berpengaruh dan di nomor satu adalah Kepala BIN Pak Budi Gunawan dengan skor nilai 2,39 dari skala 0 sampai 4," ujar Pendiri Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens di Jakarta, Sabtu (17/9).

Selain Budi Gunawan, tokoh berpengaruh lainnya adalah Panglima TNI Andhika Perkasa, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menkopolkam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Boni menegaskan, 10 tokoh yang terbaik ini adalah mereka yang dinilai kalangan menengah intelektual Indonesia sebagai orang-orang yang menjadi tulang punggung Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan pembangunan selama semester awal Tahun Kerja 2022.

"Saya kira publik melihat sendiri bagaimana para tokoh ini bekerja dan berdedikasi selama ini. Wajar jika hasil survei ini memberikan affirmasi yang sepadan terhadap mereka," ujar doktor lulusan terbaik dari Universitas Walden, Amerika Serikat itu.

Boni mengatakan, Kepala BIN Budi Gunawan adalah sosok yang cerdas, bekerja dalam senyap, dan sangat professional dalam melaksanakan tugasnya baik sebagai kepala BIN maupun sebagai orang dekat Presiden Joko Widodo.

Dalam pemaparannya, Peneliti LPI , Febri Wahyuni mengungkapkan Budi Gunawan merupakan tokoh yang paling berpengaruh. perolehan skor 2.39. Hal ini tampak pada indikator pengaruh yang berbasis pada kepiawaian seorang pemimpin dalam dua sub indikator yaitu dalam hal perumusan kebijakan, agenda program sekaligus mengimplementasikannya dan pengaruh pemimpin tersebut dalam menahkodai institusinya.

"Terhadap dua unsur tersebut, responden menilai sosok Budi Gunawan mempunyai pengaruh positif terhadap sejumlah rumusan program dan agenda BIN terutama dalam hal penanggulangan wabah Covid-19 sekaligus mengawal fase transisi dari pandemi ke endemik," tutur Wahyuni.

Responden, juga menilai reputasi Budi Gunawan dalam memimpin institusi BIN juga tampak dari terobosan kebijakan serta ketangkasan lintas kompartementasi di internal institusi dalam merespon beragam dimensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan atau ATHG.

"Ketangkasan Pak Budi Gunawan juga sekaligus memberikan deteksi, analisa, proyeksi dan strategi untuk menempuh kebijakan yang akan diambil oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) selaku end user-nya," ungkap Wahyuni.

Sementara Direktur IPI, Karyono Wibowo menilai wajar jika Budi Gunawan menjadi tokoh paling berpengaruh.

"Sesuatu yang wajar bahwa Kepala BIN berada di posisi teratas karena kontribusi pemikiran dan tenaga BIN yang luar biasa besar dalam memerangi Covid-19, sosialisasi seperti pembangunan ibukota negara (IKN) di Kalimantan Timur, dan kebijakan strategis lainnya yang dijalankan pemerintah," terang Karyono.

Direktur Indonesian Club, Gigih Guntoro, yang hadir dalam rilis survei itu mengaku tidak tertarik dengan isu popularitas para calon presiden dan wakil presiden.

"Survei ini untuk mengapresiasi kerja pemerintah dan menjaga kepercayaan publik terhadap negara." katanya. (Pon)

Baca Juga:

ICW Minta Budi Gunawan Dicopot, Pengamat: Salah Alamat

#BIN #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Bagikan