Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Setiap tahun, menjelang Ramadan dan Lebaran, masyarakat Indonesia seolah dihadapkan pada sebuah 'tradisi' yang tak pernah usai yakni kenaikan harga pangan.
Ironisnya, fenomena ini sudah menjadi langganan, seolah-olah pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya tak mampu berbuat banyak. Sehingga, sudah seharunya, kenaikan harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran tidak lagi menjadi momok bagi masyarakat.
Baca juga:
Bulog Gelontorkan Beras Untuk Stabilisas Harga Pangan 150 Ribu Ton di Ramadan
"Ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga masalah kemanusiaan. Bagaimana mungkin masyarakat bisa khusyuk beribadah dan merayakan hari raya jika terbebani oleh harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi?," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangannya, Senin (3/3).
Abdul Kharis menyoroti lemahnya koordinasi antarkementerian dan lembaga terkait dalam mengantisipasi lonjakan harga. Ia juga mengkritik kurangnya pengawasan terhadap praktik spekulasi yang kerap memanfaatkan momen-momen seperti ini untuk meraup keuntungan.
"Pemerintah harus bertindak lebih tegas dan proaktif. Jangan biarkan para spekulan bermain-main dengan harga kebutuhan pokok. Lakukan operasi pasar secara masif, pastikan ketersediaan stok, dan optimalkan jalur distribusi agar tidak ada kelangkaan yang memicu kenaikan harga," ucap dia.
Baca juga:
Bulog Gelontorkan Beras Untuk Stabilisas Harga Pangan 150 Ribu Ton di Ramadan
Lebih lanjut, Abdul Kharis menekankan pentingnya penguatan cadangan pangan nasional sebagai langkah preventif. Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dalam berbelanja dan tidak panik membeli bahan pokok secara berlebihan.
"Mari kita ubah tradisi 'pesta' kenaikan harga pangan ini menjadi tradisi gotong royong untuk saling membantu dan meringankan beban sesama," pungkasnya.
