Legislator Sebut Kenaikan Harga Pangan Jelang Ramadan dan Lebaran Merupakan Masalah Kemanusiaan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 03 Maret 2025
Legislator Sebut Kenaikan Harga Pangan Jelang Ramadan dan Lebaran Merupakan Masalah Kemanusiaan

Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Setiap tahun, menjelang Ramadan dan Lebaran, masyarakat Indonesia seolah dihadapkan pada sebuah 'tradisi' yang tak pernah usai yakni kenaikan harga pangan.

Ironisnya, fenomena ini sudah menjadi langganan, seolah-olah pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya tak mampu berbuat banyak. Sehingga, sudah seharunya, kenaikan harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran tidak lagi menjadi momok bagi masyarakat.

Baca juga:

Bulog Gelontorkan Beras Untuk Stabilisas Harga Pangan 150 Ribu Ton di Ramadan

"Ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga masalah kemanusiaan. Bagaimana mungkin masyarakat bisa khusyuk beribadah dan merayakan hari raya jika terbebani oleh harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi?," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangannya, Senin (3/3).

Abdul Kharis menyoroti lemahnya koordinasi antarkementerian dan lembaga terkait dalam mengantisipasi lonjakan harga. Ia juga mengkritik kurangnya pengawasan terhadap praktik spekulasi yang kerap memanfaatkan momen-momen seperti ini untuk meraup keuntungan.

"Pemerintah harus bertindak lebih tegas dan proaktif. Jangan biarkan para spekulan bermain-main dengan harga kebutuhan pokok. Lakukan operasi pasar secara masif, pastikan ketersediaan stok, dan optimalkan jalur distribusi agar tidak ada kelangkaan yang memicu kenaikan harga," ucap dia.

Baca juga:

Bulog Gelontorkan Beras Untuk Stabilisas Harga Pangan 150 Ribu Ton di Ramadan

Lebih lanjut, Abdul Kharis menekankan pentingnya penguatan cadangan pangan nasional sebagai langkah preventif. Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dalam berbelanja dan tidak panik membeli bahan pokok secara berlebihan.

"Mari kita ubah tradisi 'pesta' kenaikan harga pangan ini menjadi tradisi gotong royong untuk saling membantu dan meringankan beban sesama," pungkasnya.

#DPR RI #Data Pangan #Stok Pangan #Impor Pangan #Harga Pangan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
Satgas Pangan Pastikan Tindak Pedagang Jual Kebutuhan Pokok di Atas HET
Dengan stok yang mencukupi, Amran optimistis masyarakat dapat menjalani bulan suci Ramadan dan Idul Fitri dengan harga pangan yang stabil.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Satgas Pangan Pastikan Tindak Pedagang Jual Kebutuhan Pokok di Atas HET
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Bulog dan Bapanas Bakal Dileburkan
peleburan Bapanas dan penggabungan fungsi kelembagaan dalam struktur baru Bulog ke depan setelah menjadi lembaga sui generis yang diharapkan memperkuat tata kelola pangan nasional secara terpadu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Bulog dan Bapanas Bakal Dileburkan
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Bagikan