Legislator PKB Sindir MK Kini Bertranformasi Jadi Lembaga Ketiga Perumus UU
Gedung MK. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Langkah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan adanya Pemilu tingkat nasional dan Pemilu lokal terus menuai sorotan. Kali ini datang dari Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai MK telah bertransformasi tidak hanya sekadar menjadi penguji dan penafsir konstitusi (the guardian of constitution) tetapi juga menjadi lembaga ketiga pembentuk undang-undang setelah Pemerintah dan DPR.
“Pertanyaannya kemudian ketika MK dengan dalih menjaga agar Konstitusi tetap adaptif dengan dinamika jaman (living constitution) lalu bisa bertransformasi sebagai lembaga ketiga setelah presiden dan DPR menjadi perumus undang-undang?” ujar Khozin dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/7).
Khozin mengingatkan harus ada penegasan bersama terkait fungsi dan peran MK ini. "Perlu kita pahami bersama jika MK mempunyai peran sebagai negative legislator, bukan positive legislator," tuturnya.
Baca juga:
Pemerintah Kaji Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Termasuk Dampak Negatifnya
Menurutnya, transformasi perubahan fungsi MK harus diwaspadai. Dia menegaskan jangan sampai MK ini dengan berbagai putusan kontroversialnya menjadi ruang para pihak untuk menjadi jalan pintas menolak setiap produk perundangan.
“Pembentukan produk perundangan ini kan high cost secara biaya, high cost secara tenaga, high cost secara waktu dan sebagainya. Nah jangan sampai hal ini tidak ada kepastian hukum," ungkap Khozin.
"Kalau memang MK bertransformasi menjadi lembaga ketiga perumus UU ya sudah kita lakukan konstitusional enginering terkait tugas pokok dan fungsi dari MK,” sindir anggota DPR dari dapil Jawa Timur IV Jember dan Lumajang itu. (Pon)
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN