Legislator PDIP Tegaskan Danantara Bisa Jadi 'Monster' jika Tanpa Pengawasan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 24 Februari 2025
Legislator PDIP Tegaskan Danantara Bisa Jadi 'Monster' jika Tanpa Pengawasan

Gedung Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta. ANTARA FOTO/Reno Esnir/app/YU/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Darmadi Durianto, mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menurut Darmadi, jika tidak diawasi dengan baik, Danantara bisa berkembang menjadi masalah besar bagi negara.

“Nah dari pengawasan itu nanti akan melakukan pengawasan,” kata Darmadi, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2).

Baca juga:

Profil Pandu Sjahrir, Keponakan Luhut yang jadi CIO Danantara

Darmadi menekankan, pihaknya di DPR akan mengawasi kinerja Danantara secara ketat. Tugas ini sesuai dengan mandat dalam undang-undang BUMN yang memberikan wewenang kepada DPR untuk mengawasi berbagai aspek, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), merger, akuisisi, serta berbagai kebijakan korporasi lainnya.

Lebih lanjut, Darmadi mengungkapkan bahwa pengawasan ini akan mencakup audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk badan usaha dan oleh auditor publik untuk operasional dan investasi holding company.

Ia juga mengingatkan, walaupun pengawasan oleh BPK dan KPK sering menjadi fokus, namun pengawasan terhadap Danantara akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian BUMN, dewan pengawas, dan auditor. Legislator partai berlogo banteng moncong putih ini juga memberikan penekanan pada pentingnya integritas dalam kepemimpinan Danantara.

“Nah ini kalau dia memang mentalnya buruk, ini berbahaya. Kalau mentalnya buruk, pasti berbahaya ini,” imbuhnya.

Baca juga:

Rosan Roeslani Klaim Danantara Tak akan Jadi Lembaga Kebal Hukum

Ia bahkan menggambarkan bahwa tanpa pengawasan yang tepat, Danantara bisa berubah menjadi “monster” yang merugikan, namun dengan pengawasan yang baik, Danantara bisa menjadi “malaikat penyelamat” bagi negara, dengan kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi nasional.

“Makanya saya selalu menekankan, ini kita menciptakan malaikat yang mensejaterakan bangsa atau kita menciptakan monster. Kalau tidak diawasi baik, dia akan menjadi monster ini. Tapi kalau diawasi dengan baik, dia bekerja dengan baik, kita harapkan integritasnya baik, maka dia akan menjadi malaikat penyelamat bagi bangsa ini,” pungkasnya. (Pon)

#Danantara #BPI Danantara #DPR RI #Investor #Investasi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ekspor SDA Satu Pintu Bakal Pengaruhi Investor, Pemerintah Perlu Redakan Kekhawatiran Pengusaha
Mineral kritis merupakan salah satu isu utama dalam perundingan dagang antara Indonesia dan AS dan yang paling diinginkan AS adalah sumber mineral kritis milik Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Ekspor SDA Satu Pintu Bakal Pengaruhi Investor, Pemerintah Perlu Redakan Kekhawatiran Pengusaha
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo menuai kritik DPR. Pemerintah diminta memprioritaskan perlindungan habitat asli.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Indonesia
Transisi Politik Gibran Berhenti Tengah Berlangsung, Investor Butuh Kepastian Agenda Ekonomi
Investor membutuhkan kepastian agenda ekonomi, regulasi dan proyek strategis pemerintah tetap berjalan tanpa perubahan arah yang mendadak
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Transisi Politik Gibran Berhenti Tengah Berlangsung, Investor Butuh Kepastian Agenda Ekonomi
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Bagikan