Legislator PDIP Tegaskan Danantara Bisa Jadi 'Monster' jika Tanpa Pengawasan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 24 Februari 2025
Legislator PDIP Tegaskan Danantara Bisa Jadi 'Monster' jika Tanpa Pengawasan

Gedung Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta. ANTARA FOTO/Reno Esnir/app/YU/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Darmadi Durianto, mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menurut Darmadi, jika tidak diawasi dengan baik, Danantara bisa berkembang menjadi masalah besar bagi negara.

“Nah dari pengawasan itu nanti akan melakukan pengawasan,” kata Darmadi, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2).

Baca juga:

Profil Pandu Sjahrir, Keponakan Luhut yang jadi CIO Danantara

Darmadi menekankan, pihaknya di DPR akan mengawasi kinerja Danantara secara ketat. Tugas ini sesuai dengan mandat dalam undang-undang BUMN yang memberikan wewenang kepada DPR untuk mengawasi berbagai aspek, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), merger, akuisisi, serta berbagai kebijakan korporasi lainnya.

Lebih lanjut, Darmadi mengungkapkan bahwa pengawasan ini akan mencakup audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk badan usaha dan oleh auditor publik untuk operasional dan investasi holding company.

Ia juga mengingatkan, walaupun pengawasan oleh BPK dan KPK sering menjadi fokus, namun pengawasan terhadap Danantara akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian BUMN, dewan pengawas, dan auditor. Legislator partai berlogo banteng moncong putih ini juga memberikan penekanan pada pentingnya integritas dalam kepemimpinan Danantara.

“Nah ini kalau dia memang mentalnya buruk, ini berbahaya. Kalau mentalnya buruk, pasti berbahaya ini,” imbuhnya.

Baca juga:

Rosan Roeslani Klaim Danantara Tak akan Jadi Lembaga Kebal Hukum

Ia bahkan menggambarkan bahwa tanpa pengawasan yang tepat, Danantara bisa berubah menjadi “monster” yang merugikan, namun dengan pengawasan yang baik, Danantara bisa menjadi “malaikat penyelamat” bagi negara, dengan kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi nasional.

“Makanya saya selalu menekankan, ini kita menciptakan malaikat yang mensejaterakan bangsa atau kita menciptakan monster. Kalau tidak diawasi baik, dia akan menjadi monster ini. Tapi kalau diawasi dengan baik, dia bekerja dengan baik, kita harapkan integritasnya baik, maka dia akan menjadi malaikat penyelamat bagi bangsa ini,” pungkasnya. (Pon)

#Danantara #BPI Danantara #DPR RI #Investor #Investasi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Rokhmat mendesak pemerintah agar lahan milik PTPN dan Perhutani di Pulau Jawa segera dikembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air yang padat vegetasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Indonesia
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal angka di atas kertas
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Indonesia
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Meski semangat awal aturan ketenagakerjaan adalah melindungi tenaga kerja lokal, Charles menekankan pentingnya memberikan hak bagi WNA yang merupakan bagian dari keluarga Indonesia
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Pemerintah tidak boleh menyamakan birokrasi negara dengan korporasi dalam hal pengupahan, namun tetap harus menemukan formulasi upah yang memanusiakan guru
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Indonesia
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Jangan ada nanti penyidik yang di daerah-daerah tidak mendengar arahan Wassidik, tapi mau menetapkan tersangka tidak berani
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Indonesia
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Anggota DPR PKB Mafirion menyoroti rendahnya gaji guru honorer yang dinilai tak manusiawi dan melanggar HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Indonesia
Indonesia Bidik Investasi Perusahaan Teknologi Nvidia, Amazon, Docusign dan Crowdstrik
Airlangga memanfaatkan rangkaian agenda WEF untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan perusahaan digital asal Amerika Serikat
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Januari 2026
Indonesia Bidik Investasi Perusahaan Teknologi Nvidia, Amazon, Docusign dan Crowdstrik
Lifestyle
Pengguna Aktif Pintu Naik 38%, Sinyal Kuat Masyarakat Percaya ke Aset Digital
Kesuksesan ini tak lepas dari kelengkapan fitur yang mengakomodasi kebutuhan investor
Angga Yudha Pratama - Minggu, 25 Januari 2026
Pengguna Aktif Pintu Naik 38%, Sinyal Kuat Masyarakat Percaya ke Aset Digital
Indonesia
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
OJK harus meningkatkan kecepatan respons terhadap pelanggaran dengan melibatkan Satgas PASTI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Indonesia
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
BNPB harus bisa langsung bekerja sama dengan gubernur, bupati, pemerintah daerah, bahkan dengan Polres, Polsek, dan Kodim
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
Bagikan