Legislator PAN Sebut Indonesia Tak Ada Salahnya Belajar dari Negara Lain Tangani Omicron

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 03 Januari 2022
Legislator PAN Sebut Indonesia Tak Ada Salahnya Belajar dari Negara Lain Tangani Omicron

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay. Foto: Dok/Man/DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah diminta untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka menghadapi COVID-19 varian Omicron. Terutama setelah meningkatnya orang yang terpapar menjadi 152. Diperkirakan, akan terjadi lagi peningkatan dalam beberapa waktu ke depan.

Anggota komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, varian Omicron sangat agresif dan cepat menyebar. Apalagi, masyarakat banyak yang baru selesai liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Baca Juga:

PT KAI Bolehkan Penumpang Bawa Hasil Tes PCR dari Luar Stasiun

"Karena itu, sangat perlu dilakukan antisipasi dan ditingkatkan kewaspadaan," kata Saleh dalam keterangannya, Senin (3/1).

Saleh mengatakan, tahun lalu tidak ada varian Omicron. Namun, penyebarannya cukup menyita perhatian dan menghabiskan energi dan pikiran. Ia mengingatkan bahwa tahun ini, kemungkinan penyebaran virus COVID-19 akan tetap ada.

Baca Juga:

Antisipasi Lonjakan Penumpang Jarak Jauh, PT KAI Tambah Loket Tes Antigen

"Namun kita tetap optimis. Sebab, tahun lalu kita belum divaksin. Sekarang, warga kita sudah banyak yang divaksin. Semoga mampu meningkatkan imunitas untuk melawan varian baru ini," ujarnya.

Menurut Saleh, penanganan pasien varian Omicron perlu diperhatikan secara lebih baik. Pasalnya, virus tersebut sudah lebih dahulu menyebar di negara lain, sehingga kita bisa belajar dari mereka.

"Varian ini baru. Semua juga lagi belajar. Tidak ada salahnya melihat apa yang dilakukan negara lain untuk menanganinya. Tentu, di kita sendiri harus cari formulasi khusus. Mana tahu, pengalaman kita menangani varian Delta bisa dijadikan pelajaran," kata dia.

Baca Juga:

Jelang Nataru Penumpang KRL Tembus 400 Ribu Per Hari

Ketua Fraksi PAN ini menegaskan seharusnya Indonesia sudah siap. Sebab menurutnya, Indonesia diberi waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala sesuatu. Terbukti, varian ini lebih dulu berkembang di negara lain

"Tetapi klaim kesiapan pemerintah harus dilihat lebih detail. Apakah faskesnya sudah siap? Bagaimana dengan tenaga medisnya? Bagaimana dengan alat kesehatan, oksigen, obat-obatan, dan lain-lain? Semoga yang detail itu memang sudah disiapkan secara baik," tutup dia. (Pon)

#Saleh Partaonan Daulay #PAN #COVID-19 #Kasus Covid #Kalung Covid #Test Covid 19 #Kasus COVID-19 #Anggaran COVID #Vaksin Covid-19 #Satgas COVID-19 #Gelombang 3 COVID-19
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Nurhadi mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada masuknya varian ke tanah air, tetapi lebih menekankan pada kekuatan kapasitas deteksi dini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 April 2026
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Video Perencanaan Pandemi COVID-19 dari Epstein Files Viral di Media Sosial
Konten itu ternyata merupakan bagian dari materi promosi rumah sakit yang berlokasi di Be’er Ya’akov, Israel.
Dwi Astarini - Kamis, 19 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Video Perencanaan Pandemi COVID-19 dari Epstein Files Viral di Media Sosial
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Bagikan