Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Legislator NasDem Tegaskan 7 KKB Papua Sudah Deklarasikan Diri Kembali ke Pangkuan NKRI

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 17 Februari 2025
Legislator NasDem Tegaskan 7 KKB Papua Sudah Deklarasikan Diri Kembali ke Pangkuan NKRI

Pasukan Satgas TNI saat menyeberang Kali Kamudan, Maybrat sebelum menguasai markas OPM pada Kamis (30/5/2024) (ANTARA/Paulus Pulo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar mengusulkan agar 7 narapidana kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua diberikan amnesti atau pengampunan hukuman.

Usul tersebut disampaikan Tonny dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Tonny mengaku telah mengunjungi Lembaga Permasyarakatan (Lapas) di Makassar. Dalam kunjungan itu, terdapat 7 KKB Papua yang tidak mendapatkan amnesti.

Baca juga:

Menkum Respons Positif Usul Pemberian Amnesti bagi 7 Napi KKB Papua

"Kami bertemu dengan 5 orang yang bersyarat, sudah asesment tapi ada 7 orang yang tidak masuk kriteria karena masuk kategori KKB," ungkapnya.

Padahal, mereka sudah membuat surat pernyataan untuk mendeklarasikan diri kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Untuk melakukan rekonsiliasi, untuk KKB ini kalau kami boleh usulkan, syarat untuk KKB yang bersenjata ini kita berikan kesempatan juga kepada mereka," ujarnya.

Baca juga:

Satgas Ops Damai Cartenz Tangkap DPO KKB Papua, Terlibat dalam Aksi Penembakan di Ilaga

Tonny meyakini pemberian amnesti terhadap 7 napi KKB akan berdampak positif bagi warga Jayapura dan Nabire.

"Mereka juga siap untuk kembali ke NKRI dan ini saya yakin akan mempunyai dampak yang besar," pungkasnya. (Pon)

#Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) #DPR RI #Amnesti
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
Aparat Sita Senjata Api Usai Kontak Tembak di Yahukimo, 3 Anggota KKB Tewas
Tiga anggota KKB tewas dalam kontak tembak dengan tim gabungan Operasi Damai Cartenz di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
Aparat Sita Senjata Api Usai Kontak Tembak di Yahukimo, 3 Anggota KKB Tewas
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Bagikan