Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Ide atau gagasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari masyarakat melalui skema crowdfunding mendapat kritikan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat Anwar Hafid mengatakan, pembangunan IKN mestinya sesuai skema awal, anggarannya dari kas negara maupun investasi pihak swasta.
"Crowdfunding bagi IKN adalah ide aneh, karena jika pun untuk kepentingan infrastruktur selain lewat APBN bisa pula lewat swasta," katanya kepada wartawan, Rabu (23/3).
Baca Juga:
Pemerintah Janji Pertahankan Kearifan Lokal di IKN
Ide skema pembiayaan pembangunan IKN melalui crowdfunding sebelumnya dilontarkan Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono dalam wawancaranya dengan Tempo. Crowdfunding atau urun dana merupakan penggalangan dana dengan melibatkan banyak orang.
Anwar Hafid mengingatkan, sudah lebih dari dua tahun masyarakat sangat terpukul akibat pandemi COVID-19. Apalagi, saat ini masyarakat semakin kesulitan akibat kenaikan sejumlah komoditas pangan.
"Masyarakat dan daya beli publik belum selesai terpukul karena pandemi, maka mengharapkan dana publik untuk pembangunan IKN sangat-sangat aneh," tegas dia.
Baca Juga:
KPK Bentuk Satgas untuk Awasi Pembangunan IKN
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk konsisten dengan skema awal pembiayaan untuk pembangunan IKN, yakni dari kas negara maupun investasi sektor non-pemerintah.
"Karena itu, mending pemerintah fokus mendorong skema investasi dan swasta atau APBN," kata legislator dari Dapil Sulawesi Tengah itu.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam wawancara dengan Tempo mengatakan, pembangunan IKN bisa berasal dari masyarakat melalui crowdfunding atau urun dana. Keikutsertaan masyarakat dianggap membuat tata-kelola pembangunan ibu kota semakin baik. (Pon)
Baca Juga:
Kepala Otorita IKN Sambangi KPK, Bahas Apa?
