Legislator Baru Diyakini Ubah Budaya Berpolitik di DPR
Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)
Merahputih.com - Pengamat politik dari UPN Veteran Jakarta, Ardli Johan Kusuma yakin nama-nama baru yang jadi anggota DPR maupun DPD akan membawa harapan bagi masyarakat dan juga perubahan berpolitik. Perubahan itu tentunya ke arah yang lebih positif.
Wajah-wajah baru tersebut juga dapat benar-benar menjalankan tugas pokok fungsinya untuk melakukan 'checks and balances' terhadap jalannya pemerintahan ke depan.
"Dengan adanya perubahan deretan nama baru di jajaran pimpinan DPR dan DPD diharapkan dibarengi dengan perubahan budaya politik dan kemauan untuk lebih berfikir ke arah demokrasi yang lebih esensial," ujar Ardli dikutip Antara, Jumat (4/10).
Baca juga:
Annisa Mahesa, Anggota DPR Termuda Punya Harta Rp 5,8 Miliar
Ia menambahkan, selain itu juga diharapkan wajah baru ini semakin dapat membuka ruang-ruang partisipasi masyarakat dalam konteks mekanisme legislasi di Indonesia.
Karena, terwujudnya politik keterwakilan dalam sebuah sistem demokrasi salah satu kata kuncinya adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Sehingga salah satu tugas utama para anggota legislatif yang merupakan representasi dari rakyat adalah membuka ruang partisipasi tersebut.
"Namun harapan itu akan terwujud hanya jika budaya politik elitisme di Indonesia bisa berubah," katanya.
Baca juga:
Tersangka Anggota DPR Anwar Sadad Tetap Dilantik, KPK Berdalih KPU Sudah Tahu
Ardli mengatakan, ketika elit-elit politik di Indonesia masih menyuburkan budaya elitisme, maka tidak ada harapan bagi masyarakat Indonesia untuk bisa ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan ataupun legislasi.
"Perubahan struktur di DPR dan DPD ini hanya akan menjadi pergantian 'kover' semu, tetapi nihil esensi ketika budaya elitism masih berjalan," ujarnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Minta Kemen PU, Kemenhub, BNPP dan BMKG Percepat Penanganan Banjir Sumatra
DPR Minta SPPG untuk Makan Bergizi Gratis Difungsikan untuk Suplai Makanan Korban Bencana di Sumatra
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh