Andika Pratama
MerahPutih.com - Wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan melarang mantan Narapidana kasus tindak pidana korupsi maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak menuai polemik di masyarakat. Rencananya, larangan itu akan dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU).
Anggota Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, cara KPU menggunakan PKPU tak tepat. Terlebih, norma yang melarang napi korupsi maju Pilkada juga pernah dibatalkan oleh Mahkamah Kontitusi (MK).
Baca Juga
"Pertama, UUD pasal 28 D dan Pasal 73 UU HAM, karena hal memilih dan pilih termasuk hak politik, maka pembatasan hak asasi harus melalui UU," kata Zulfikar dalam keterangan persnya yang dikutip, Selasa (26/11)
"PKPU ini pernah dimunculkan, di Pileg, kalah oleh MA dengam alasan materi muatan harus diatur oleh UU. Karena Kalau mau dilarang dalam UU, maka bertabrakan dengan putusan MK soal ini," papar dia.
Politikus Partai Golkar ini menyatakan, sikap partai politik terhadap isu ini tidak berarti tidak setuju dengan semangat KPU dalam memberantas korupsi. Namun, seharusnya semangat itu tidak bertabrakan dengan putusan Undang-undang yang di atasnya.
"Saya yakin jika diloloskan oleh KPU, maka (PKPU larangan napi korupsi) akan digugat ke MA. Putusan MA bisa sama meskpin ranahnya berbeda," ujarnya.
Baca Juga
Kemendagri Dukung KPK soal Eks Napi Korupsi Dilarang Maju Pilkada
Pengamat Hukum asal Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengatakan, untuk mengukur boleh atau tidaknya warga negara termasuk warga negara yang dipidana kasus tindak pidana korupsi maju dalam kontestasi demokrasi harus diukur berdasarkan aturan yang ada.
"Mengukurnya dengan norma dengan putusan-putusan pengadilan. Kalau seseorang sudah menjalani putusan kemudian dia dihukum dalam konteks politik bagaimana nilai Pancasila kita, bagaimana nilai politik kita, bagaimana nilai regulasi kita," kata Suparji.
Untuk itu, kata Suparji, eksistensi KPU dalam menyusun norma aturan dalam Pilkada harus sesuai norma UU Pemilu. "Norma ini dari UU lansung kepada PKPU. Tidak ada ruang publik untuk (hukum lain) kemudian ikut peran di situ," ujarnya.
Dengan kata lain, Suparji mengatakan, dahulu masih ada istilah Peraturan Pemerintah yang langsung menjadi otoritas PKPU dan akibatnya seluruh prosedur itu masuk dalam substansi. Sedangkan dengan rencana PKPU yang akan melarang napi korupsi maju Pilkada, maka KPU masuk dalam teknis dan substansi.
"Prosedur apa yang sudah disampaikan bagaimana kita berpikir tidak ahistoris bagaimana sudah pernah diputuskan dibatalkan MA, kemudian muncul PKPU tentang larangan caleg dari napi," ucapnya.
Baca Juga
KPU Diminta Ikuti Aturan dengan Tak Larang Eks Napi Koruptor Ikut Pilkada
Suparji menilai, upaya KPU melarang napi korupsi maju Pilkada terkesan buang-buang energi. Sebaliknya, mengapa KPU tidak mencoba melakukan gerakan lebih produktif melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dan sebagainya.
"Jadi poin saya adalah bagaimana ditinjau dari prspektif regulasi secara jelas maka tidak boleh ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan di atasnya," pungkas dia. (Knu)
