Lanjutkan Safari Politik, PKS Sambangi Demokrat Bulan Depan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 26 November 2019
Lanjutkan Safari Politik, PKS Sambangi Demokrat Bulan Depan

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh (kedua kiri) bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman (tengah). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan melanjutkan safari politik ke partai-partai politik di luar pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Setelah menemui Partai Berkarya pada Selasa (19/11) lalu, PKS akan menyambangi Partai Demokrat pada pertengahan Desember.

Terkait hal itu, Presiden PKS Sohibul Iman mengaku sudah berkomunikasi dengan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan guna menentukan jadwal untuk bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca Juga

Nasdem Dianggap Mainkan Sandiwara Politik

"Jadi kami sudah berkomunikasi dengan Demokrat. Awalnya PKS muda dengan generasi muda di Demokrat juga, tapi akhirnya kemarin saya komunikasi langsung dengan Pak Syarief Hasan," kata Sohibul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).

Menurut Sohibul, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Syarief Hasan, SBY baru bisa bertemu dengan jajaran petinggi Partai Dakwah pada pertengahan Desember atau awal Januari.

"Pak Syarief Hasan langsung bertanya ke pak SBY. Beliau bersedia untuk berkomunikasi dengan kami tapi timing-nya belum sekarang. Beliau katakan mungkin di pertengahan Desember atau juga mungkin di awal Januari," ungkapnya.

Presiden PKS Sohibul Iman. Foto: PKS Foto
Presiden PKS Sohibul Iman. Foto: PKS Foto

Sebelumnya, PKS menggelar pertemuan dengan Partai Berkarya di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Sekjen PKS Mustafa Kamal mengatakan bahwa partainya akan menjalin komunikasi dengan sejumlah partai dalam beberapa bulan ke depan.

Baca Juga

Nasdem Gandeng Partai Oposisi, Poros PDIP Diprediksi Bakal Keok di Pilpres 2024

Hal itu dilakukan untuk membangun kekuatan oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan. (Pon)

#Partai Nasdem #PKS #Sohibul Iman
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Kebijakan tersebut perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat keluarga sebagai fondasi pembangunan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Bagikan