Langkah Bareskrim Polri saat ada Aliran Dana dari Luar Negeri Diduga Masuk ke Parpol

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Jumat, 12 Januari 2024
Langkah Bareskrim Polri saat ada Aliran Dana dari Luar Negeri Diduga Masuk ke Parpol

Diduga ada dana mengalir ke parpol. (Foto: Unsplash/Mufid Majnun)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran uang ratusan miliar rupiah dari luar negeri ke sejumlah partai politik menjelang Pemilu 2024.

Bareskrim Polri pun akan berkoordinasi dengan PPATK terkait adanya temuan transaksi mencurigakan yang diduga mengalir ke calon legislatif (caleg) dan partai politik (parpol).

"Nanti saya koordinasi dengan PPATK," ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan kepada wartawan dikutip di Jakarta, Jumat (12/1).

Whisnu mengaku hingga saat ini pihaknya masih belum mendapat laporan soal temuan PPATK tersebut.

"(infomasi soal temuan PPATK itu) sampai sekarang saya belum dapat," ucapnya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] : Wapres Ma’ruf Amin Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Sekadar informasi, PPATK menemukan adanya aliran ratusan miliar rupiah dari luar negeri ke rekening bendahara partai politik.

Ada 21 rekening bendahara yang terendus PPATK menerima aliran dana fantastis tersebut. Dari 21 partai politik, pada 2022 ada 8.270 transaksi. Lalu meningkat di 2023 sebanyak 9.164 transaksi.

Nilai transaksi itu mengalami peningkatan dibandingkan pada 2022. Sementara di 2023, transaksi aliran uang dari luar negeri ke rekening 21 bendahara parpol mencapai Rp 195 miliar. (knu)

Baca Juga:

Prabowo Tak Gentar Lawan Koruptor

#Partai Politik #Polri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan dilakukan jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Indonesia
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai Perkap Polri No. 10 Tahun 2025 sebagai langkah konstitusional menindaklanjuti Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Indonesia
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Dankodiklat TNI membuka Tarkorna XV. Pada acara ini, GM FKPPI meluncurkan transformasi berbasis AI.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Indonesia
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Pihaknya tidak menarik biaya sepeser pun untuk proses tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Desember 2025
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Indonesia
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Enam saksi telah diperiksa, yaitu empat karyawan dan dua orang lainnya yang merupakan bagian sumber daya manusia (HRD) di tempat usaha tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Indonesia
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra apresiasi KPK, Kejagung, dan Polri. Ia beri catatan soal kriminalisasi bisnis dan implementasi KUHAP baru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Indonesia
Bareskrim Fokus Usut Sumber Kayu Ilegal Logging yang Terseret Banjir di Sungai Tamiang
Bareskrim Polri menyelidiki dugaan pembalakan liar dan pembukaan lahan di hulu Sungai Tamiang, Aceh, yang diduga terkait kerusakan lahan pemicu bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Bareskrim Fokus Usut Sumber Kayu Ilegal Logging yang Terseret Banjir di Sungai Tamiang
Indonesia
Polda Riau Kirim Cool Storage Premium Demi Lancarnya Proses DVI di Lubuk Pasung
Penyerahan peti jenazah secara simbolis dilakukan oleh Wakapolda Riau Brigjen Adrianto Jossy Kusumo
Angga Yudha Pratama - Minggu, 07 Desember 2025
Polda Riau Kirim Cool Storage Premium Demi Lancarnya Proses DVI di Lubuk Pasung
Bagikan