Lalu Lintas Depan Gedung DPR/MPR Belum Tersendat Jelang Sidang Tahunan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Agustus 2025
Sejumlah anggota Polri, TNI dan Pemprov DKI berjaga di depan Gedung DPR/MPR menjelang Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA/Ilham Kausar
Merahputih.com - Menjelang sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), lalu lintas di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, terpantau lancar meskipun ada pengamanan ketat.
Personel gabungan dari berbagai kesatuan, termasuk Ditlantas Polda Metro Jaya, Brimob, Polisi Militer, dan Paspam DPR/MPR, disiagakan untuk mengatur lalu lintas.
Baca juga:
Jokowi dan SBY Konfirmasi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Belum Beri Kepastian
Sejumlah kendaraan dinas kementerian, TNI, dan Polri juga mulai berdatangan.
Sidang tahunan ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan menyampaikan laporan kinerja lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka perayaan HUT ke-80 RI.
Baca juga:
Jokowi Diundang Sidang Tahunan MPR/DPR, Ajudan Konfirmasi Kehadiran
Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini juga akan diisi dengan pidato dari Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani, serta video pencapaian kepemimpinan Presiden Prabowo. Sidang ini digelar dengan tema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju".
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
