Zulfikar Sy
MerahPutih.com - DPD RI tak akan membiarkan terjadinya tambahan periode jabatan Presiden RI. Demikian disampaikan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti pada acara Dialog Kebangsaan bertema "Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa" di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/3).
"Saya tegaskan bahwa kami, DPD RI merupakan palang pintu agar jangan sampai ada penambahan tiga periode jabatan presiden," kata La Nyalla.
Senator asal Jawa Timur itu mengaku tak masalah jika partai politik hendak melakukan amendemen konstitusi. Namun sebagai wakil daerah, La Nyalla menegaskan jika DPD merupakan lembaga non-partisan.
Baca Juga:
Survei LSJ: 71,2 Persen Masyarakat Tidak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang
"Kami ini amendemen. Kami non-partisan. Kami sebagai seorang independen juga berhak mengajukan diri menjadi presiden. Saya sampaikan silakan saja kalau mau amandemen konstitusi," papar La Nyalla.
Menurut dia, saluran presiden dari jalur independen bukan hal tabu.
"Wali kota dan bupati ada jalur independen. Gubernur juga ada calon independen. Kenapa presiden tidak. Kenapa? Takut?" tanya La Nyalla.
Pada kesempatan itu, La Nyalla mengajak kepada rakyat Indonesia untuk mengawasi kinerja Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya sampaikan kepada kita semua bahwa yang harus kita soroti adalah adalah Mahkamah Konstitusi. Dia bisa memutuskan ke sana ke sini," tegas La Nyalla.
Baca Juga:
Pimpinan DPD Usul Semua Mantan Presiden Jadi Pahlawan Nasional
La Nyalla mengatakan, di balik kekuasaan yang dimiliki MK, ada kekuasaan yang lebih tinggi dan tak terbatas yakni kekuasaan Tuhan.
"Untuk itu, kita harus memberi peringatan kepada MK bahwa keputusan yang mereka buat akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Jangan kita ini hidup di dunia untuk main-main," ujarnya.
Dikatakannya, dalam pemilu, bagaimana mungkin basis suara didasarkan pada pemilihan sebelumnya.
"Bagaimana mungkin kita cari presiden untuk tahun 2024 tapi berbasis Pemilu 2019. Kalau mau dipisahkan. Pemilihan DPR dulu, baru presiden," imbuhnya.
La Nyalla menekankan, masih banyak yang harus dibenahi di negeri ini.
"Sudah saatnya kita memiliki generasi dan pemimpin pelurus bangsa di tahun 2024," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Jabatan Presiden Diperpanjang, Tandem Jokowi di Solo Tegaskan Indonesia Kembali ke Orde Baru
