Jabatan Presiden Diperpanjang, Tandem Jokowi di Solo Tegaskan Indonesia Kembali ke Orde Baru

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 03 Maret 2022
Jabatan Presiden Diperpanjang, Tandem Jokowi di Solo Tegaskan Indonesia Kembali ke Orde Baru

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode menjadi sorotan publik.

Tandem Jokowi saat menjadi Wali Kota Solo dan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo pun angkat suara dengan menegaskan wacana tersebut bisa merusak tatanan semangat reformasi.

"Batasan jabatan kepala negara/kepala pemerintahan itu hanya dua periode. Saya meyakini beliau (Jokowi) akan menolak jabatan tiga periode," kata Rudy, Kamis (3/3).

Baca Juga:

Survei LSI: Mayoritas Publik Tolak Pemilu 2024 Ditunda

Ia menegaskan, semangat reformasi diatur batasan jabatan kepala negara itu hanya dua periode. Aturan UU itu harus ditaati seluruh bangsa.

"Beliau (Jokowi) paham betul semangat reformasi, kalau semangat reformasi itu jangan sampai dikhianati. Kalau tidak dijalankan, kita akan kembali ke orde baru lagi," kata dia.

Ia menegaskan, pihaknya sangat mendukung Jokowi menolak tiga periode. Rudy juga meminta agar tidak ada penundaan pemilu karena itu tidak sesuai semangat reformasi.

"Jadi jangan sampai ada penundaan pemilu. Pemilu itu adalah konstitusi. Kalau ada penundaan pemilu itu konstitusional. Sangat baik bagi bangsa Indonesia," papar dia

Baca Juga:

Pasal 222 UU Pemilu Dinilai Jegal Hak Konstitusi Partai Baru

Rudy juga menyoroti wacana Jokowi bisa maju sebagai wakil presiden (wapres) di Pemilu 2024. Rudy tidak yakin jika Jokowi menerima jabatan wapres itu.

"Wong selesai presiden dua periode sudah capek, kok jadi wakil. Kalau feeling saya beliau (Jokowi) tidak kerso (tidak mau) jadi wapres," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Jabar Dukung Penyelenggaraan Pemilu 2024

#Pemilu #FX Hadi Rudyatmo #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Bagikan