Survei LSJ: 71,2 Persen Masyarakat Tidak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 14 Maret 2022
Survei LSJ: 71,2 Persen Masyarakat Tidak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang

Presiden Jokowi memberikan sambutan dalam acara Dies Natalis Ke-46 UNS Surakarta dan meresmikan gedung UNS, Ki Hajar Dewantara, Jumat (11/3). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lembaga Survei Jakarta (LSJ) mengeluarkan hasil survei terkait tanggapan publik soal masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Survei tersebut dilakukan oleh LSJ dengan metodologi pengambilan sampel secara acak bertingkat (multistage random sampling).

Peneliti Senior Lembaga Survei Jakarta (LSJ), Fetra Ardianto mengatakan, proses pengambilan sampel diawalan dengan memberikan pertanyaan terhadap responden mengenai hasil kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Baca Juga

Menu Kemping Jokowi di IKN: Buah, Kue, dan Mi Instan

Hasilnya menunjukkan, 67,4 persen masyarakat puas. Sementara suara responden yang tidak puas berjumlah 28,8 persen dan sisanya 3,8 persen menjawab tidak tahu.

Fetra kemudian mempertanyakan responden mengenai usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Hasilnya 71,2 persen masyarakat tidak setuju dengan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden. Adapun, hanya 18,6 persen menjawab tidak setuju sementara sisanya tidak tahu.

"Ini berarti bahwa meskipun mayoritas publik puas dengan kinerja Jokowi tetapi mereka menolak usulan perpanjangan masa jabatan Jokowi," kata Fetra dalam rilis hasil survei yang disiarkan secara virtual, Senin (14/3).

Alasan tertinggi mayoritas menolak usulan pertambahan masa jabatan Presiden Jokowi, kata Fetra adalah karena publik menilai hal tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Baca Juga

PDIP Ingatkan Menteri Tidak Miliki Pendapat Berbeda Menyangkut Pemilu 2024

Pasalnya, terdapat 34,2 persen responden yang menjawab dengan alasan tersebut. Alasan lain adalah penundaan pemilu dapat memicu adanya kerusuhan sosial dengan presentase 23,1 persen responden. Kemudian disusul dengan alasan dapat mencoreng legacy Presiden Jokowi sebesar 17,8 persen.

"Kemudian 10,5 persen responden lainnya mengatakan alasan dapat menghambat sirkulasi kepemimpinan nasional," tutupnya.

Untuk diketahui, survei ini dilaksanakan pada tanggal 18-28 Februari 2022 di sebanyak 34 provinsi di Indonesia. Sementara jumlah sampel yang disebar sebanyak 1.225 responden dengan populasi survei yakni mereka yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

Adapun teknik Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka oleh tenaga terlatih dengan bantuan/pedoman kuesioner.

LSJ mengklaim survei ini memiliki margin of error sebesar +/- 2,8 persen, dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen. (Knu)

Baca Juga

Survei LSI: Elektabilitas Prabowo Masih Tinggi, Belum Tergoyahkan Sejak 1,5 Tahun Lalu

#Survei #Hasil Survei #Presiden Jokowi #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Bagikan