Kunjungi Papua, KPK tak akan Jemput Paksa Lukas Enembe
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah) saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (24/10). Foto: MP/Ponco
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bakal mendatangi Papua untuk mengecek kondisi kesehatan dan memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya tak akan melakukan upaya jemput paksa terhadap Lukas dalam kunjungan ke Papua
Baca Juga
Masyarakat Adat Papua Dukung Penegakan Hukum Terhadap Lukas Enembe
"Meminta aparat kewilayahan untuk menyampaikan ke masyarakat Papua bahwa KPK datang ke Papua dalam rangka pemeriksaan kesehatan LE (Lukas Enembe) dan pemeriksaan LE sebagai tersangka, tidak untuk melakukan jemput paksa," kata Alex dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/10).
Hal tersebut disepakati usai KPK melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Wamendagri John Wempi Wetipo, TNI, Polri, Polda Papua, Pangdam Papua, hingga IDI.
Baca Juga
Alex menyatakan hasil pemeriksaan kesehatan akan menentukan tindak lanjut KPK dalam menangani kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas Enembe.
Menurut Alex, kehadiran KPK di Papua, mengacu Pasal 113 Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang menyebut jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.
Lebih lanjut Alex memastikan penegakan hukum terhadap Lukas Enembe tetap berjalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan.
"Dengan menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan menjunjung tinggi HAM," pungkas Alex. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Mantan Wamenkaer Immanuel Ebenezer Segera Disidang
Setelah Mantan Menag, KPK Lanjutkan Pemeriksaan Pengusaha dan Staf Khusus di Kasus Kuota Haji
KPK Bongkar Diskresi Kuota Haji 2024 saat Periksa Eks Menag Yaqut
KPK Kembali Periksa Gus Yaqut, Dalami Kerugian Negara Kasus Kuota Haji 2024
Diperiksa 8 Jam oleh KPK, Eks Menag Yaqut Irit Bicara soal Kasus Kuota Haji
Mantan Menag Gus Yaqut Kembali Diperiksa KPK
Ada Dugaan Gratifikasi, KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
KPK: Bupati Lampung Tengah Gunakan Uang Korupsi untuk Operasional dan Bayar Utang Kampanye
KPK Tetapkan Bupati Lampung Tengah dan Anggota DPRD Riki Hendra Saputra sebagai Tersangka Kasus Korupsi