Kubu Anies Yakin PKS akan Tetap Bersama di Pilkada Jakarta 2024

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 25 Juni 2024
Kubu Anies Yakin PKS akan Tetap Bersama di Pilkada Jakarta 2024

PKB resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon tunggal dalam Pilkada Jakarta 2024. (Foto: MerahPutih.com/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kubu Anies Baswedan menanggapi keputusan PKS yang mengusung Wakil Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman sebagai calon gubernur (Cagub) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Juru bicara relawan Anies, Iwan Tarigan mengatakan, pihaknya menghormati apa yang sudah dipilih PKS perihal Sohibul Iman menjadi Cagub Jakarta.

"Kami menghargai proses yang berjalan di internal PKS," ujar Iwan Tarigan pada Selasa (25/6).

Meski begitu, Iwan Tarigan berkata, masa pendaftaran pasangan calon Pilkada serentak baru berlangsung pada akhir Agustus, pihaknya melihat keputusan PKS tersebut masih sangat mungkin berubah. Sebab, politik itu dinamis, hitungan detik pun peta politik akan bisa berubah.

"Perlu kita ingat Pendaftaran pilkada masih di akhir bulan Agustus 2024 jadi Masih sangat mungkin semua akan berubah menjelang pendaftaran paslon Gubernur DKJ," tutur dia.

Baca juga:

DPW PKS DKI Jagokan Sohibul Iman untuk Lawan Anies di Pilkada Jakarta

Lantas, Iwan Tarigan masih menyakini PKS masih bersama kubu Anies dalam mengarungi kontestasi politik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

Anies dan PKS diketahui dalam dua kontestasi politik terakhir selalu bersama, yakni pada Pilkada DKI 2017 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kami yakin PKS akan tetap bersama kami, karena selama ini sudah menjadi sebuah team yang hebat di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman ditunjuk sebagai bakal calon gubernur (Bacagub) dalam Pilkada Jakarta 2024.

"Sebagai Partai pemenang di Jakarta, PKS memutuskan akan memperjuangkan kader terbaiknya sebagai Calon Gubernur DK Jakarta. Kandidat yang kami usung adalah Mohamad Sohibul Iman, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS," ujar Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Mabruri dalam keterangannya, Minggu (23/6).

Baca juga:

PKS Usung Sohibul Iman, Airlangga tak Gentar karena Golkar Punya Ridwan Kamil

Mabruri menuturkan, Sohibul merupakan figur yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni. Sohibul Iman pernah memimpin PKS pada periode 2015-2020.

Dibawah kepemimpinannya, PKS mengalami peningkatan suara dan kursi secara signifikan dari 8,46 juta suara (6,77%) di 2014 menjadi 11,49 juta suara (8,21%) di 2019, atau meningkat dari 40 kursi di 2014 menjadi 50 kursi di 2019.

"Artinya beliau memiliki kepemimpinan yang teruji dalam membawa PKS naik kelas. Beliau juga memiliki jejak yang panjang di dunia politik. terpilih tiga kali menjadi Anggota DPR pada periode 2009-2014, periode 2014-2019, dan periode 2024-2029 dan sempat memimpin DPR RI sebagai Wakil Ketua DPR," terang dia.

Baca juga:

Surya Paloh Yakin Anies Menang di Jakarta, Rangkingnya Nomor 1

Sebelum terjun di dunia politik, Sohibul Iman juga dikenal sebagai seorang teknokrat dan cendekiawan Muslim. Ia lama berkecimpung dalam bidang teknologi di BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) KEMENRISTEK RI. Pernah memimpin Universitas Paramadina sebagai Rektor dan memimpin berbagai lembaga nirlaba yang fokus pada pengembangan inovasi, teknologi, dan sumber daya manusia strategis.

"Pak Sohibul Iman ini figur yang tepat untuk memimpin Jakarta. beliau adalah perpaduan antara seorang birokrat yang handal, politisi yang mumpuni, dan intelektual yang disegani di dunia pendidikan," tutup Mabruri. (Asp)

#Anies Baswedan #PKS #Pilkada 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Bagikan