Kubu AMIN Minta Stasiun TV Milik Ketum Perindo Tak Mendominasi saat Debat Ketiga

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 02 Januari 2024
Kubu AMIN Minta Stasiun TV Milik Ketum Perindo Tak Mendominasi saat Debat Ketiga

Anies Baswedan. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com- Debat ketiga Calon Presiden di Pemilu 2024 menuai sorotan.

Salah satunya stasiun TV MNC Group milik yang dimiliki Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo menjadi penyelenggara debat. Harry merupakan pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca Juga:

Lewat Desak Anies, AMIN Ingin Berikan Pendidikan Politik Lewat Diskusi

Juru bicara (jubir) Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Iwan Tarigan mengatakan ada dua opsi yang bisa dilakukan KPU.

Pertama, menggunakan MNC Group tetapi dikombinasikan dengan media di luar MNC Group.

"Apabila ini dilakukan maka KPU dan Bawaslu harus melakukan supervisi sangat ketat," kata Iwan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/1).

Opsi kedua, KPU tidak menggunakan MNC Group.

Langkah ini diyakini bisa menghindari masalah yang muncul pada saat acara dan setelahnya.

"Ini dilakukan untuk melindungi KPU sendiri dari kericuhan, komplain, dan isu isu negatif setelah acara debat ketiga selesai, dan tentunya agar pelaksanaan Pemilu 2024 lebih berkualitas dan damai," ujar Iwan.

Kubu Anies-Muhaimin belum menyampaikan keberatan soal MNC Group menjadi penyelenggara debat ketiga.

Baca Juga:

AMIN Yakin Menang 2 Putaran

Namun, dua opsi yang ditawarkan kubu Anies-Muhaimin tersebut diharapkan dipertimbangkan KPU.

"Secara logika sehat agar pihak KPU terhindar dari fitnah dan prasangka negatif dan menjaga kepercayaan publik," ucap Iwan.

Seluruh stasiun televisi milik MNC Group menjadi penyelenggara debat ketiga pada Minggu, 7 Januari 2024. Terdapat empat stasiun tv yakni MNC TV, iNews, RCTI, dan GTV.

Sementara, Harry Tanoe memastikan tidak akan ada conflict of interest jika MNC Group menjadi media penyelenggara debat Pilpres 2024 ketiga.

"Kami cuma broadcast aja," kata dia.

Debat ketiga akan berlangsung Minggu 7 Januari mendatang. Membahas soal pertahanan, keamanan dan hubungan geopolitik. (Knu)

Baca Juga:

Pengaplikasian Vitamin C Harus Tepat agar Berefek pada Kulit

#KPU #Debat Capres-cawapres #Persatuan Indonesia (Perindo) #Hary Tanoesoedibjo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Indonesia
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Jadi kita tunggu saja seperti apa berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Indonesia
KPK Cegah Kakak Bos MNC Hary Tanoesoedibjo ke Luar Negeri
Pencegahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2020.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
KPK Cegah Kakak Bos MNC Hary Tanoesoedibjo ke Luar Negeri
Indonesia
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Hal ini disampaikan Ketua KPU Papua Diana Simbiak, terlebih setelah dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur saling klaim kemenangan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Agustus 2025
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Hal lainnya yang juga akan dibahas dengan DPR adalah soal penggunaan sistem informasi dalam berbagai aspek kepemiluan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Juli 2025
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Indonesia
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU
KPU enggan mengomentari putusan MK soal pemisahan pemilu. KPU mengungkapkan, hanya memiliki posisi sebagai pelaksana undang-undang.
Soffi Amira - Kamis, 10 Juli 2025
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU
Indonesia
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ketua KPU Usulkan Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Putusan MK harus menjadi titik untuk perbaikan sistem pemilu.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 Juli 2025
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ketua KPU Usulkan Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Indonesia
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Sistem Pemilu di Indonesia kembali berubah usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbaru.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 30 Juni 2025
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Bagikan