Kubu AMIN Minta Stasiun TV Milik Ketum Perindo Tak Mendominasi saat Debat Ketiga

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 02 Januari 2024
Kubu AMIN Minta Stasiun TV Milik Ketum Perindo Tak Mendominasi saat Debat Ketiga

Anies Baswedan. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Debat ketiga Calon Presiden di Pemilu 2024 menuai sorotan.

Salah satunya stasiun TV MNC Group milik yang dimiliki Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo menjadi penyelenggara debat. Harry merupakan pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca Juga:

Lewat Desak Anies, AMIN Ingin Berikan Pendidikan Politik Lewat Diskusi

Juru bicara (jubir) Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Iwan Tarigan mengatakan ada dua opsi yang bisa dilakukan KPU.

Pertama, menggunakan MNC Group tetapi dikombinasikan dengan media di luar MNC Group.

"Apabila ini dilakukan maka KPU dan Bawaslu harus melakukan supervisi sangat ketat," kata Iwan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/1).

Opsi kedua, KPU tidak menggunakan MNC Group.

Langkah ini diyakini bisa menghindari masalah yang muncul pada saat acara dan setelahnya.

"Ini dilakukan untuk melindungi KPU sendiri dari kericuhan, komplain, dan isu isu negatif setelah acara debat ketiga selesai, dan tentunya agar pelaksanaan Pemilu 2024 lebih berkualitas dan damai," ujar Iwan.

Kubu Anies-Muhaimin belum menyampaikan keberatan soal MNC Group menjadi penyelenggara debat ketiga.

Baca Juga:

AMIN Yakin Menang 2 Putaran

Namun, dua opsi yang ditawarkan kubu Anies-Muhaimin tersebut diharapkan dipertimbangkan KPU.

"Secara logika sehat agar pihak KPU terhindar dari fitnah dan prasangka negatif dan menjaga kepercayaan publik," ucap Iwan.

Seluruh stasiun televisi milik MNC Group menjadi penyelenggara debat ketiga pada Minggu, 7 Januari 2024. Terdapat empat stasiun tv yakni MNC TV, iNews, RCTI, dan GTV.

Sementara, Harry Tanoe memastikan tidak akan ada conflict of interest jika MNC Group menjadi media penyelenggara debat Pilpres 2024 ketiga.

"Kami cuma broadcast aja," kata dia.

Debat ketiga akan berlangsung Minggu 7 Januari mendatang. Membahas soal pertahanan, keamanan dan hubungan geopolitik. (Knu)

Baca Juga:

Pengaplikasian Vitamin C Harus Tepat agar Berefek pada Kulit

#KPU #Debat Capres-cawapres #Persatuan Indonesia (Perindo) #Hary Tanoesoedibjo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold
Sembilan partai yang telah bergabung adalah Partai Hanura, PBB, Partai Buruh, Perindo, PKN, Prima, PPP, Partai Berkarya, dan Partai Ummat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 September 2025
OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Bagikan