Andika Pratama
MerahPutih.com - Kuasa Hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail mempertanyakan hilangnya tiga nama politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yakni Ganjar Pranowo, Yasonna H Laolly dan Olly Dondokambey, dalam dakwaan kliennya yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK).
Menyikapi hal tersebut, Maqdir menilai KPK tebang pilih dalam membongkar perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP. Dia menuding, lembaga antirasuah tengah menerapkan politik belah bambu.
“Saya bukan mau narik-narik orang. Saya ingin dalam proses penegakan hukum harus terbuka semua. Orang Melayu bilang ini ‘politik belah bambu’ seolah-olah Pak Setya Novanto bekerja sendiri,” ujarnya dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12).
Bahkan, Maqdir menyebut dakwaan terhadap mantan Ketua Umum Partai Golkar itu tidak disusun sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh Kejaksaan Agung.
“Ini sebenarnya tidak sesuai dengan aturan dan tata cara menyusun surat dakwaan, kan ada pedomannya dibuat oleh Jaksa Agung,” jelas dia.
Menurut dia, dakwaan yang disusun JPU KPK tidak benar. Pasalnya, uraian dalam dakwaan Setnov tidak sama dengan dakwaan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto yang kini telah menjadi terpidana korupsi perkara e-KTP.
Dijetahui, dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Olly Dondokambey mendapat aliran dana 1,2 juta dolar AS, Arif Wibowo 108 ribu dolar AS, Ganjar Pranowo 520 ribu dolar AS; serta Yasonna H. Laoly mendapat 84 ribu dolar AS. 7
"Fakta di dalam sebuah surat dakwan, uraiannya mestinya sama. Kalau nggak sama berarti sudah nggak bener (KPK)," pungkasnya. (Pon)
