Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Kuasa Hukum Ketua DPR RI Setya Novanto, Fredrich Yunadi menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada yang bisa melawan hak imunitas keliennya sekalu pimpinan lembaga tinggi negara sekalipun itu Presiden.
"Dalam UUD 45 tiada seorang pun bisa melawan termasuk presiden. Kalau sekarang KPK melawan, berati dia melakukan kudeta," tegas Fredrich saat dikonfirmasi, Rabu (15/11).
Diketahui, Fredrich telah melayangkan surat kepada KPK terkait ketidakhadiran Setnov dengan alasan tengah menunggu uji materi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Surat resmi sudah saya kirim, saya yang kirim tanda tangani sendiri, saya kirim kepada penyidik," ungkapnya
Selain itu, Fredrich juga menekankan bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar itu tidak akan memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah selama MK belum memutuskan hasil uji materi UU KPK tersebut.
"Hukum adalah panglima di Republik Indonesia. Marilah semua pihak menghormati hukum," tandas Fredrich.
Setnov telah empat kali mangkir dari panggilan penyidik KPK, tiga sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, dan sekali selaku tersangka.
Mantan Ketua Fraksi Golkar itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP untuk kedua kalinya oleh KPK berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 31 Oktober 2017. Dia diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga negara disinyalir dirugikan hingga Rp 2,3 triliun. (Pon)
