Andika Pratama
MerahPutih.com - Kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan, pemanggilan kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus e-KTP inkonstitusional. Sebab, kata dia, KPK harus mengantongi izin Presiden Joko Widodo jika ingin memeriksa Setnov.
"Dengan demikian panggilan ke SN adalah inskonstitusional. Karena dengan sengaja melecehkan konstitusi NKRI," ujar Fredrich Yunadi saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Minggu (12/11).
Menurut Fredrich, hal itu mengacu pada Pasal 20 A ayat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut, "Selain hak yang diatur dalam pasal pasal lain Undang Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas."
Selain itu, Fredrich juga merujuk pada Pasal 80 F Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), terkait hak imunitas anggota dewan.
Fredrich juga meminta KPK melihat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MD3.
Padahal, ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tak berlaku jika melihat Pasal 245 ayat (3), yang menyatakan, "Ketentuan pada ayat (1) tak berlaku bila anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau terhadap kemanusiaan dan keamanan negara, dan disangka melakukan tindak pidana khusus."
Lebih lanjut Fredrich menegaskan, bahwa langkah yang ditempuh kliennya dijamin konstitusi. Hal itu menyikapi anggapan sejumlah pihak yang menyebut Setnov menghindar dari proses hukum yang dilakukan KPK.
"Itu hukum bukan berlindung. Jika KPK melawan konstitusi berarti cukup unsur saya laporkan percobaan makar terhadap NKRI," pungkasnya. (Pon)
