Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Ketut Mulya Arsana mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait beredarnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap kliennya yang beredar luas di aplikasi Whatsapp kalangan awak media beberapa waktu lalu.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketut dalam sidang lanjutan praperadilan yang diajukan Ketua Umum DPP Partai Golkar nonaktif itu atas statusnya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Bahwa sebelum SPDP di terima oleh pemohon ternyata SPDP dari termohon tersebut telah beredar dan tersebar di media cetak dan elektronik," ujar Ketut di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/12).
Selain itu, Ketut juga menyebut bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP oleh lembaga antirasuah tidak sah.
Menurut Ketut, penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap mantan Ketua Fraksi Golkar itu tidak memiliki landasan hukum. Sebab, kata dia, penetapan kedua terhadap Setnov memiliki kesamaan objek dan subjek materi perkara.
"Yang dilakukan termohon terhadap diri pemohon adalah tidak sah," tegas Ketut.
Sementara, Hakim tunggal Kusno yang memimpin sidang tersebut menyatakan, gugatan praperadilan Ketua DPR itu baru dinyatakan gugur apabila sidang pokok perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah mulai memasuki agenda pembacaan dakwaan.
"Kan perkara sudah dilimpahkan. Untuk itu garis pendiriannya tetep pasal 82 huruf d baru gugur setelah pemeriksaan pokok perkara dimulai," jelas dia.
Hakim Kusno juga meminta kepada KPK untuk segera memberitahukan kapan sidang dakwaan Setnov di Pengadilan Tipikor. Pemberitahuan itu, lanjut dia, baiknya diberikan pada hari Jumat (8/12) besok.
"Jadi tak ada perdebatan di belakangan hari. Jelas itu ya. Gugatan praperadilan gugur setelah perkara pokoknya mulai diperiksa. Setuju ya," pungkas Hakim Kusno
Dengan demikian, sidang praperadilan Setnov dalam kasus korupsi yang membuat negara merugi Rp 2,3 triliun ini akan dilanjutkan pada esok hari. Dengan agenda jawaban dari KPK dan penyerahan alat bukti. (Pon)
