Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia, PSI Minta Pemprov Perbanyak Uji Emisi Gratis

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 20 Juni 2022
Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia, PSI Minta Pemprov Perbanyak Uji Emisi Gratis

Ilustrasi - Udara buruk. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kualitas udara Jakarta hari ini, Senin (20/6), dinobatkan menjadi kota dengan kategori terburuk nomor pertama di dunia oleh Indeks Kualitas Udara atau Air Quality Index (AQI).

Melihat kondisi tersebut, anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menyayangkan permasalahan yang terulang kembali. Kejadian polusi udara terburuk ini seperti sudah menjadi agenda tahunan. Namun, Pemprov DKI Jakarta terkesan tidak serius mengatasinya.

Padahal, kata Justin, Pemerintah DKI memiliki kemampuan finansial yang mumpuni dan kemampuan menegakkan peraturan.

Baca Juga:

Senin 20 Juni 2022, Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia

"Gubernur kita sepertinya lupa terhadap masalah-masalah utama Jakarta seperti polusi, kemacetan, banjir, air bersih, dan lain sebagainya, sehingga selama ini seolah cuma asyik bikin jalur sepeda, warna cat genting, atau balap-balapan saja," ucap Justin di Jakarta, Senin (20/6).

Oleh karena itu, Justin meminta Pemprov DKI melalui Dinas Lingkungan Hidup (LH) untuk segera memperbanyak uji emisi gratis, baik untuk kendaraan di Jakarta atau kendaraan dari daerah Bodetabek yang masuk ke Jakarta.

Adapun berdasarkan data Bada Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021, ada sekitar hampir 20 juta kendaraan yang ada di Jakarta. Angka ini sangat besar sebagai salah satu penyumbang emisi di Jakarta.

"Kita harus tegas, semua kendaraan yang menghasilkan polutan di luar ambang batas tidak semestinya dibiarkan," ucapnya.

Baca Juga:

Jelang Derby Jateng di Piala Presiden, Ganjar Minta Suporter Jaga Etika Persaudaraan

Selain itu, Justin juga meminta untuk Dinas LH melakukan pengecekan AMDAL dari semua pabrik dan tempat usaha yang menghasilkan polusi udara di Jakarta, termasuk melakukan penindakan untuk pelaku usaha yang menghasilkan polutan di luar batas aman. Jika perlu juga bekerja sama dengan daerah penyangga karena polusi udara tidak memiliki Batasan wilayah.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini berharap jajaran Gubernur Anies Baswedan tidak melakukan pembiaran terhadap permasalahan polusi udara ini karena dalam jangka panjang akan membawa efek buruk buat warga Jakarta, khususnya anak-anak.

"Jangan sampai masa depan generasi penerus Jakarta terkena penyakit saluran pernapasan, akibat ketidakmampuan Pemprov DKI Jakarta mengatasi permasalahan polusi udara ini," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Indonesia dan Oman Perkuat Konektivitas Angkutan Udara

#Udara Buruk #Polusi Udara #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
Fraksi PSI DPRD DKI menyoroti rencana pembongkaran tiang monorel Rasuna Said yang menelan anggaran Rp 100 miliar dari APBD.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 11 Januari 2026
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
Indonesia
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Presiden ke-7 RI, Jokowi, memaafkan dua tersangka kasus ijazah palsu. Namun, PSI menyebutkan bahwa proses hukum harus tetap berjalan.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Indonesia
PSI Soroti Kurangnya Pengolaan Sampah di Jakarta
Insiden 3 kali longsor pada Mei sampai Desember 2025 menunjukkan kondisinya sudah pelik.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
PSI Soroti Kurangnya Pengolaan Sampah di Jakarta
Indonesia
Rakorwil PSI Jateng, Kaesang Tekad Jateng Menang Telak di Kandang Gajah
Kaesang mengatakan target nasional masih menunggu hasil rakorwil dari provinsi lain.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Rakorwil PSI Jateng, Kaesang Tekad Jateng Menang Telak di Kandang Gajah
Indonesia
PSI Jateng Gelar Rakorwil di Solo, Undang Jokowi Hingga Kaesang
Rakorwil ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi internal partai, khususnya dalam menyambut tahapan verifikasi partai politik menjelang Pemilu 2029.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
PSI Jateng Gelar Rakorwil di Solo, Undang Jokowi Hingga Kaesang
Indonesia
Pimpinan PSI DKI Wanti-Wanti Pemprov DKI soal Longsor Sampah di TPST Bantar Gebang
Dalam kejadian tersebut, sampah yang longsor juga mengenai tiga truk sampah hingga terperosok hingga masuk ke dalam kali.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pimpinan PSI DKI Wanti-Wanti Pemprov DKI soal Longsor Sampah di TPST Bantar Gebang
Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Bagikan