KSPI: Belanja Murah dan Transjakarta Gratis Salah Sasaran
Demo buruh. (MP/Rizki Fitrianto)
MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai rencana Pemprov DKI Jakarta yang ingin mengratiskan Transjakarta dan belanja murah bagi buruh salah sasaran.
Pasalnya, mengacu pada standardisasi pengupahan serta kebutuhan hidup buruh di Jakarta, maka wacana tersebut seperti lip service.
"Kalau buruh Jakarta mayoritas pabriknya dipinggiran kota, seperti di daerah Cilincing, Cakung, Daan Mogot, Ciracas, Sunter, dan Raya Bogor," Kata Deputi Presiden KSPI M Rusdi di Kantor KSPI, Jakarta Timur, Jumat (3/11).
Sehingga, mayoritas buruh yang hendak berangkat ke pabrik tidak menggunakan Transjakarta dan lebih memilih angkot atau ojek.
Perumahan buruh yang berada di pinggiran Jakarta mayoritas tidak tersentuh sarana Transjakarta sehingga transportasi lain menjadi pilihan.
"Sehingga kebijakan menggratiskan Transjakarta tidak tepat dan salah sasaran," ucap dia.
Kemudian, soal diskon belanja bagi buruh, menurut Rusdi tidak bisa menutupi kebutuhan rumah tangga buruh dengan UMP saat ini.
Jika dihitung, kebutuhan riil pekerja lajang saja Rp 3,9 juta dengan rincian untuk perumahan, transportasi, dan makanan, belum kebutuhan lainnya.
"Jadi kalau UMP Rp 3,6 juta padahal kebutuhan dasar saja Rp 3,9 juta maka dipastikan buruh nombok," ujarnya. (Fdi)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Soal Penetapan UMP, Ahok Dinilai Lebih Berani Dibanding Anies-Sandi
Bagikan
Berita Terkait
Rabu Lusa Buruh Geruduk Istana, Bawa 3 Isu Besar
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Kalah Gede Ketimbang Buruh Panci di Karawang dan Pekerja di Vietnam, Presiden KSPI: Harusnya Gaji UMP Jakarta Rp 6 Juta per Bulan
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
KSPI Tolak UMP Jakarta 2026, Desak Revisi agar Mendekati KHL
Aksi Tolak UMP Jakarta 2026 Terus Berlanjut, Gubernur DKI Pramono Anung: Nominal Diputuskan dari Aspirasi Buruh dan Pengusaha
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum