KSAD Wanti-Wanti Prajuritnya Tak Boleh Memihak dalam Pemilu

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 10 Februari 2023
KSAD Wanti-Wanti Prajuritnya Tak Boleh Memihak dalam Pemilu

Ilustrasi - Pemilihan Umum serentak tahun 2024. ANTARA/Ilustrator Abdullah Rifai

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Prajurit TNI diharapkan tak terlibat dalam politik praktis terutama pada tahun politik jelang Pemilu 2024.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman memberi peringatan keras untuk seluruh personelnya tidak terlibat politik praktis.

"Tadi saya tekankan kepada seluruh pejabat tinggi di jajaran TNI Angkatan Darat sesuai dengan perintah Bapak Presiden Republik Indonesia, Jokowi, tahun 2023 adalah tahun politik," kata Dudung di Jakarta, Jumat (10/2).

Baca Juga:

Mendagri Ingatkan Polri Perhatikan Tahapan Pemilu Dinilai Rawan

Menurut Dudung, instruksi kepada seluruh anggota TNI untuk wajib bersikap netral selama tahun politik.

"Sehingga, kita (TNI) harus bersikap netral dan wajib hukumnya netral. Tidak boleh memihak kepada siapa pun," tegas Dudung.

Untuk diketahui, Rapim TNI AD 2023 mengangkat tema "TNI AD Patriot NKRI yang Profesional, Siap Mendukung Pembangunan Nasional."

Rapim dihadiri jajaran petinggi TNI, Komandan Resor Militer hingga Panglima Kodam.

Baca Juga:

Pemilu Tinggal 12 Bulan, Partai Gelora Bentuk Tim Pemenangan Pemilu 2024

Rapim TNI AD 2023 merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi pada Rapim TNI-Polri 2023, Selasa (10/2) di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Rapim TNI-Polri 2023 dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Menko Polhukam Mahfud MD, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, jajaran petinggi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik. (Knu)

Baca Juga:

PSI Targetkan 16 Kursi DPRD DKI di Pemilu 2024

#Pemilu #Pemilu 2024 #TNI AD
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Alasan TNI AD Tambah Kodam di 6 Provinsi
Keberadaan kodam-kodam baru ini juga diharapkan dapat lebih mempermudah TNI AD mengirim bantuan kepada warga jika terjadi bencana.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Alasan TNI AD Tambah Kodam di 6 Provinsi
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Jembatan Gantung Pangandaran Buatan Kodim Putus Saat Peresmian, TNI AD: Batas Kapasitas Diabaikan
TNI AD pastikan struktur utama Jembatan Gantung Pongpet Pangandaran utuh, kini jembatan ditutup untuk perbaikan.
Wisnu Cipto - Senin, 31 Agustus 2026
Jembatan Gantung Pangandaran Buatan Kodim Putus Saat Peresmian, TNI AD: Batas Kapasitas Diabaikan
Bagikan