Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Polri diminta untuk bisa menjaga stabilitas keamanan selama tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Mohon dijaga stabilitas keamanan di semua tahapan," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang dikutip Jumat (10/2).
Tito mengatakan, Polri perlu memperhatikan tahapan-tahapan Pemilu yang dinilai rawan terjadinya gangguan keamanan. Dia berpesan agar pihak kepolisian betul-betul membaca tingkat kerawanan di masing-masing daerah. Langkah ini dibutuhkan untuk mengatur pembagian personel di tiap daerah.
Baca Juga:
Pemilu Tinggal 12 Bulan, Partai Gelora Bentuk Tim Pemenangan Pemilu 2024
"Betul-betul dilihat ancaman potensi, asesmennya, asesmen risiko betul-betul detail, daerah yang dianggap prioritas rawan satu, rawan dua, tiga, empat. Nah yang empat ini bisa digeser untuk membantu yang rawan satu, meskipun dia melakukan pilkada juga daerah itu," ujarnya.
Selain itu, Polri juga perlu melindungi dan memberikan keamanan kepada semua stakeholder baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat. Penjagaan terhadap peserta tidak hanya sebatas pada perseorangan, tetapi juga kantor partai politik hingga pengurusnya.
"Terutama di daerah rawan, karena dianggap pesaing, bisa saja kekerasan dilakukan," ujarnya.
Mantan Kapolri ini menekankan, jangan sampai ada masyarakat yang terintimidasi sehingga takut menunaikan hak pilihnya. Masyarakat harus dijamin bahwa hak untuk memilih itu dilindungi, sehingga partisipasi pemilih menjadi tinggi.
"Mereka harus dibuat nyaman bahwa mereka dijamin hak mereka memilih itu akan dilindungi, sehingga partisipasi menjadi tinggi, untuk legitimasi pemerintahan yang bagus,” terangnya.
Baca Juga:
PSI Targetkan 16 Kursi DPRD DKI di Pemilu 2024
Kemudian Polri juga diharapkan dapat membantu pengamanan distribusi logistik pemilu termasuk ke daerah terpencil sehingga dapat berjalan lancar. Dia memahami, Polri dan TNI selama ini telah banyak membantu mendistribusikan logistik Pemilu.
Tak hanya itu, Tito juga meminta, Polri agar dapat mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Hal ini terutama politik identitas dan konflik kekerasan. Karena itu, perlu adanya upaya pengendalian suasana yang membuat masyarakat lebih tenang sehingga polarisasi tak terlalu dalam.
Menurut dia, berbagai upaya membangun stabilitas keamanan tersebut tidak hanya diperlukan untuk kelancaran tahapan Pemilu. Namun, langkah tersebut juga untuk menjaga keberlangsungan jalannya pemerintahan yang ada, sehingga realisasi berbagai program tidak terganggu.
"Hal ini juga termasuk untuk mendukung ekonomi agar tetap tumbuh positif sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
Kapolri Siap Jaga Kemananan Pelaksanaan Pemilu 2024
