Kritisi Rencana Sekolah Dibuka di Zona Hijau, DPR Nilai Pemerintah "Terlalu Berani"

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 17 Juni 2020
Kritisi Rencana Sekolah Dibuka di Zona Hijau, DPR Nilai Pemerintah

Ilustrasi - Pemerintah daerah di zona hijau agar dapat mengambil keputusan yang benar-benar bijak dalam membuka kembali sekolah-sekolah di daerahnya. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai pemerintah terlalu berisiko jika membuka kembali kegiatan tatap muka di sekolah, eski di daerah itu berstatus zona hijau.

"Masih terlalu berisiko untuk membuka kembali sekolah walaupun ada di zona hijau," kata Dasco kepada wartawan di DPR, Rabu (17/6).

Baca Juga:

Anies Pastikan Sekolah di Jakarta Belum Dibuka Meski Zona Hijau

Ia melihat, sekolah atau aparat dinas pendidikan di daerah juga belum tentu cukup sumber daya untuk melaksanakan pengawasan.

"Nah sebaiknya menurut saya, kita jangan ambil risiko. Untuk sekolah masih bisa dilakukan secara online," jelas Dasco.

"Yang penting kuota internet itu kemudian bisa disediakan dan anak-anak bisa belajar dengan nyaman di rumah," tambah Politikus Gerindra ini.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pras
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pras

Baginya, anggaran masing-masing sekolah sangat terbatas untuk penyiapan infrastruktur pencegahan COVID-19.

Padahal, walau orang tua diminta persetujuan pelaksanaan sekolah tatap muka, pengawasan saat di sekolah tetap dilakukan pihak sekolah.

"Apakah cukup sarana dan prasarananya serta SDM-nya? Kalau menurut saya jangan kita terlalu spekulasi untuk anak sekolah. Kalau saya sarannya ditunda dulu," kata Dasco yang merupakan leglistator dari Tangerang Raya ini.

Dasco menuturkan, anak-anak sekolah masih rentan dihadapkan situasi pandemi COVID-19. Tak ada yang menjamin anak-anak ini dapat diawasi dan dihindarkan dari COVID-19.

Baca Juga:

Obesitas Menghantui Anak-Anak Akibat Penutupan Sekolah

Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan pembelajaran tatap muka di sekolah akan dibuka secara bertahap.

Yakni, diawali dengan masa transisi selama dua bulan, jika aman maka dilanjutkan dengan fase masa kebiasaan baru.

Hal itu diungkapkan Nadiem menyusul rencana pembukaan sekolah di zona hijau pada Juli 2020.

Terkait waktu mulai paling cepat bagi yang memenuhi kesiapan, ia mengatakan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat seperti SMK/MA/MAK/SMP/MTs paling cepat dibuka pada Juli 2020.

"Namun, itu pada masa transisi yakni dua bulan pertama. Sedangkan, saat masa kebiasaan baru dibuka paling cepat September 2020," jelas Nadiem dalam video conference, Senin (15/6). (Knu)

Baca Juga:

Orangtua Wajib Melakukan Hal Ini saat Anak Kembali Bersekolah

#Sufmi Dasco Ahmad #Virus Corona #Sekolah
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Berita Foto
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menemui massa buruh yang berunjukrasa di depan gerbang, usai bertemu Pihak Majemen Pabrik Ban Michelin, saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Kawasan Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 03 November 2025
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Indonesia
Jumlah Sekolah Rakyat Capai 164 Unit, Melebihi Target Yang Ditentukan Buat 2025
Saat ini program Sekolah Rakyat telah memasuki paket ketiga, dengan jumlah siswa awal sebanyak 100 orang.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 01 November 2025
Jumlah Sekolah Rakyat Capai 164 Unit, Melebihi Target Yang Ditentukan Buat 2025
Indonesia
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima kunjungan tokoh ulama Abu Bakar Ba'asyir, Kamis (30/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Indonesia
Dasco Buka Alasan MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Keponakan Prabowo
“Jadi begini, Saras itu tidak ada laporan baik ke mahkamah partai maupun ke MKD. Tidak ada pelaporan, oke,” ujar Dasco
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
Dasco Buka Alasan MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Keponakan Prabowo
Indonesia
Polri Gelar SPMB SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Mendiktisaintek: Ciptakan Generasi Cerdas hingga Berdaya Saing Global
Polri baru saja menggelar SPMB SMA Kemala Taruna Bhayangkara. Mendiktiristek, Brian Yulianto, mengapresiasi langkah Polri untuk menciptakan generasi cerdas.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Polri Gelar SPMB SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Mendiktisaintek: Ciptakan Generasi Cerdas hingga Berdaya Saing Global
Indonesia
Bahasa Portugis Jadi Mata Pelajaran di Sekolah, Komisi X DPR Pertanyakan Manfaat di Kurikulum
Bahasa Portugis akan menjadi mata pelajaran di sekolah. Komisi X DPR pun mempertanyakan manfaatnya di kurikulum sekolah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Bahasa Portugis Jadi Mata Pelajaran di Sekolah, Komisi X DPR Pertanyakan Manfaat di Kurikulum
Indonesia
DPR Wajibkan Laporan Reses via Aplikasi, Anggota Mangkir Terancam Sanksi
Anggota dewan yang tidak melaporkan kegiatan reses melalui aplikasi resmi DPR akan dikenai sanksi sesuai tata tertib yang berlak
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
DPR Wajibkan Laporan Reses via Aplikasi, Anggota Mangkir Terancam Sanksi
Indonesia
Polemik Anggaran Reses Naik 2 Kali Lipat, Dasco Ungkap Anggota DPR Masih Sering Nombok
Kenaikan dana reses anggota DPR RI dari Rp 400 juta menjadi Rp 702 juta menuai sorotan publik.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
Polemik Anggaran Reses Naik 2 Kali Lipat, Dasco Ungkap Anggota DPR Masih Sering Nombok
Indonesia
DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses
Aplikasi ini dirancang sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik terhadap penggunaan dana reses. ?
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses
Indonesia
Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian
Penaikan tersebut bukan untuk pribadi anggota dewan, melainkan untuk membiayai kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di dapil.
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian
Bagikan