Kritisi Rencana Sekolah Dibuka di Zona Hijau, DPR Nilai Pemerintah "Terlalu Berani"

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 17 Juni 2020
Kritisi Rencana Sekolah Dibuka di Zona Hijau, DPR Nilai Pemerintah

Ilustrasi - Pemerintah daerah di zona hijau agar dapat mengambil keputusan yang benar-benar bijak dalam membuka kembali sekolah-sekolah di daerahnya. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai pemerintah terlalu berisiko jika membuka kembali kegiatan tatap muka di sekolah, eski di daerah itu berstatus zona hijau.

"Masih terlalu berisiko untuk membuka kembali sekolah walaupun ada di zona hijau," kata Dasco kepada wartawan di DPR, Rabu (17/6).

Baca Juga:

Anies Pastikan Sekolah di Jakarta Belum Dibuka Meski Zona Hijau

Ia melihat, sekolah atau aparat dinas pendidikan di daerah juga belum tentu cukup sumber daya untuk melaksanakan pengawasan.

"Nah sebaiknya menurut saya, kita jangan ambil risiko. Untuk sekolah masih bisa dilakukan secara online," jelas Dasco.

"Yang penting kuota internet itu kemudian bisa disediakan dan anak-anak bisa belajar dengan nyaman di rumah," tambah Politikus Gerindra ini.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pras
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pras

Baginya, anggaran masing-masing sekolah sangat terbatas untuk penyiapan infrastruktur pencegahan COVID-19.

Padahal, walau orang tua diminta persetujuan pelaksanaan sekolah tatap muka, pengawasan saat di sekolah tetap dilakukan pihak sekolah.

"Apakah cukup sarana dan prasarananya serta SDM-nya? Kalau menurut saya jangan kita terlalu spekulasi untuk anak sekolah. Kalau saya sarannya ditunda dulu," kata Dasco yang merupakan leglistator dari Tangerang Raya ini.

Dasco menuturkan, anak-anak sekolah masih rentan dihadapkan situasi pandemi COVID-19. Tak ada yang menjamin anak-anak ini dapat diawasi dan dihindarkan dari COVID-19.

Baca Juga:

Obesitas Menghantui Anak-Anak Akibat Penutupan Sekolah

Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan pembelajaran tatap muka di sekolah akan dibuka secara bertahap.

Yakni, diawali dengan masa transisi selama dua bulan, jika aman maka dilanjutkan dengan fase masa kebiasaan baru.

Hal itu diungkapkan Nadiem menyusul rencana pembukaan sekolah di zona hijau pada Juli 2020.

Terkait waktu mulai paling cepat bagi yang memenuhi kesiapan, ia mengatakan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat seperti SMK/MA/MAK/SMP/MTs paling cepat dibuka pada Juli 2020.

"Namun, itu pada masa transisi yakni dua bulan pertama. Sedangkan, saat masa kebiasaan baru dibuka paling cepat September 2020," jelas Nadiem dalam video conference, Senin (15/6). (Knu)

Baca Juga:

Orangtua Wajib Melakukan Hal Ini saat Anak Kembali Bersekolah

#Sufmi Dasco Ahmad #Virus Corona #Sekolah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Perkuat Pengawasan Anggaran Revitalisasi Sekolah, Rawan Dikorupsi
Anggaran revitalisasi atau perbaikan gedung sekolah masih rawan disalahgunakan.
Yusuf Abdillah - Rabu, 23 September 2026
DPR Minta Perkuat Pengawasan Anggaran Revitalisasi Sekolah, Rawan Dikorupsi
Indonesia
BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima MBG, Maluku dan Papua Jadi Prioritas
BGN mencoret 1.653 sekolah dari penerima MBG. Kini, Maluku dan Papua masuk prioritas.
Soffi Amira - Jumat, 11 September 2026
BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima MBG, Maluku dan Papua Jadi Prioritas
Indonesia
Sekolah Rakyat Dilengkapi Lapangan Sepak Bola 105 Meter X 68 Meter Sesuai Standar FIFA
Pembangunan infrastruktur olahraga merupakan bagian dari investasi jangka panjang terhadap kualitas manusia Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Sekolah Rakyat Dilengkapi Lapangan Sepak Bola 105 Meter X 68 Meter Sesuai Standar FIFA
Indonesia
Abu Vulkanik Anak Krakatau Berkurang, Sekolah di Jakarta Kembali Tatap Muka Mulai Rabu 9 September 2026
Sekolah di Jakarta kembali menggelar pembelajaran tatap muka mulai 9 September 2026 setelah sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau berkurang.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Abu Vulkanik Anak Krakatau Berkurang, Sekolah di Jakarta Kembali Tatap Muka Mulai Rabu 9 September 2026
Indonesia
PJJ Diterapkan akibat Abu Vulkanik, DPR Minta Sekolah Pastikan Siswa Tetap Belajar Efektif
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung PJJ di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
PJJ Diterapkan akibat Abu Vulkanik, DPR Minta Sekolah Pastikan Siswa Tetap Belajar Efektif
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
Mendikdasmen Minta Sekolah Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau Terapkan PJJ
Mendikdasmen Abdul Mu'ti meminta sekolah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau mengutamakan keselamatan siswa dengan menerapkan PJJ dan menyesuaikan jam belajar.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 06 September 2026
Mendikdasmen Minta Sekolah Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau Terapkan PJJ
Indonesia
Cara Cek Lulus Seleksi Administrasi STIN 2026: Ingat, Pakai Nomor Bukan Nama!
Ribuan calon taruna-taruni yang mendaftar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) akhirnya bisa bernapas lega.
Wisnu Cipto - Jumat, 04 September 2026
Cara Cek Lulus Seleksi Administrasi STIN 2026: Ingat, Pakai Nomor Bukan Nama!
Indonesia
Dasco dapat Info 8 WNI Gabung Militer Rusia Awalnya Daftar Lowongan Satpam
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mendapatkan informasi adanya dugaan 8 WNI itu menjadi korban penipuan lowongan kerja satpam di luar negeri.
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
Dasco dapat Info 8 WNI Gabung Militer Rusia Awalnya Daftar Lowongan Satpam
Indonesia
Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026, Siap Mundur jika Gagal
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 27 Agustus 2026
Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026, Siap Mundur jika Gagal
Bagikan