Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Seluruh sekolah swasta di Jakarta dapat kabar gembira. Pada tahun ini dibebaskan 100 persen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 857 Tahun 2025 dan berlaku untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menyebut kebijakan ini sebagai terobosan yang belum pernah dilakukan pada era kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya.
Ia menegaskan, hanya di era Gubernur Pramono Anung Jakarta bebaskan pajak bumi sekolah swasta di ibu kota.
Baca juga:
Pramono Kurangi Panggung Hiburan Malam Tahun Baru 2026, Dikurangi 6 Titik
"Dari zaman Pak Jokowi tidak bisa, Pak Ahok tidak bisa, Pak Anies tidak bisa. Baru kali ini, di era Pak Pramono Anung, kebijakan pembebasan PBB untuk sekolah swasta bisa kita lakukan," kata Prastowo dalam keterangannya, Senin (22/12).
Prastowo menuturkan, aturan tersebut berlaku mulai tahun ini dan akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.
Dengan pembebasan penuh PBB-P2, sekolah-sekolah swasta diharapkan dapat mengalihkan anggaran operasionalnya untuk peningkatan mutu dan layanan pendidikan.
Gagasan pembebasan PBB-P2 itu muncul setelah ia menelaah berbagai kebijakan fiskal di DKI Jakarta serta menerima banyak keluhan dari pengelola sekolah swasta terkait tingginya beban pajak.
"Saat masuk ke DKI, yang pertama saya lakukan adalah melihat kebijakan yang ada. Saya juga mendengar langsung keluhan pengelola sekolah swasta karena PBB-nya mahal. Itu yang pertama kali saya diskusikan dengan Pak Gubernur," urainya.
Prastowo menyebutkan, kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan sekolah swasta sekaligus memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta.
"Kebijakan ini bukan sekadar soal pajak, tetapi soal keberpihakan. Ketika beban sekolah swasta diringankan, yang kita perkuat sesungguhnya adalah masa depan anak-anak Jakarta," tutupnya. (Asp).
