Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menduga keengganan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap atas pemecatan dengan hormat 57 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilatarbelakangi dengan adanya desakan di sekeliling mantan orang nomor satu Jakarta itu.
Menurut Ujang, Jika hal itu dibiarkan, integritas bangsa yang dipertaruhkan.
"Kelihatannya ke sana. Yang korupsi ini kan yang berkuasa. Kelihatan lah. Tapi kan bangsa ini hancur kalau seperti ini," tegas Ujang kepada Merahputih.com, Jumat (17/9).
Baca Juga:
G30STWK, Gerak Cepat Pemecatan Pegawai KPK Dicap Merah dan Tidak Bisa Dibina
Apabila skenario pelaksanaan TWK KPK dilakukan untuk mengeliminasi figur yang berseberangan dengan pemerintah, maka skema serupa dikhawatirkan juga diterapkan di lembaga lain.
"Termasuk dalam konteks semua orang. Semua orang akan dituduh," tandas Ujang.
Untuk itu, ia meminta Jokowi untuk memberikan pernyataan kepada rakyat terkait hal ini. Jangan sampai, Jokowi diam-diam menyutujui apa yang dilakukan KPK.
"Kita sudah tahu ada fakta bagaimana hasil Komnas HAM terkait TWK itu, lalu hasil daripada Ombudsman," beber Ujang.
Ujang mengaku khawatir muncul pertanyaan di tengah publik apabila Jokowi tak bersikap terhadap pemecatan 57 pegawai KPK yang tak lolos TWK.
Baca Juga:
57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Dipecat 30 September
Sebab, ia memandang, pelaksanaan TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan skenario buruk yang dilakukan lembaga antirasuah.
"Ini akal-akalan dalam bernegara dan dilakukan oleh KPK. Jadi kita harus kritisi bersama. Tapi terjadi di depan mata kita, itu anehnya. Makanya presiden saya minta untuk bersikap terkait dengan ini. Harus jelas keberpihakannya terhadap rakyat termasuk dalam konteks pemberantasan korupsi," tuturnya. (Pon)
