Kriteria UMKM di UU Cipta Kerja Diprotes Pengusaha

MerahPutih.com - Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang rumit di UU Cipta Kerja dibanding sebelumnya, dapat menyebabkan undang-undang yang baru disahkan DPR bakal kehilangan esensi.

"Poin yang sangat krusial yang perlu dikritisi yaitu tentang kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah," kata Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono.

Ia mengatakan, kriteria UMKM pada undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No 2008 tentang UMKM cukup sederhana yaitu hanya dinilai dari aset dan omzet.

Baca Juga:

Digusur Piala Dunia U-20, PKL Selter Manahan Resah Tak Kunjung Dapat Kepastian

Namun, dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja menjadi sangat banyak yaitu modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja.

Elemen kriteria jauh lebih banyak walaupun sifat pilihan, yaitu “dapat”, tetapi begitu banyak menjadi sembilan kriteria. Penambahan kriteria usaha mikro dan kecil (UMK) dari 2 menjadi 9 elemen, walaupun pilihan, tentu bertentangan dengan esensi UU Cipta Kerja.

"Hal ini tentu kontradiksi dengan semangat omnibus law yang ingin menyederhanakan perizinan," katanya.

Ia mengatakan, esensi UU Cipta Kerja pada pokoknya untuk membuat playing field yang gampang, sederhana, dan kondusif bagi seseorang agar bisa menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang terus tumbuh besar, paling tidak buat dirinya sendiri, menjadi misalnya wirausahawan.

Iwantono mengatakan dirinya sudah mengkaji kriteria usaha kecil dan menengah di berbagai negara, dan tidak menemukan kriteria sampai 9 elemen, rata-rata hanya 3 kriteria, dan yang umum adalah aset, omzet, dan jumlah tenaga kerja.

Jadi, lanjut ia, penambahan kriteria yang semakin rumit ini sekali lagi kontra produktif dengan semangat dan esensi UU Cipta Kerja.

"Jika UMKM terhambat karena soal ini, maka UU Cipta Kerja kehilangan rohnya," ujarnya.

Iwantono berharap, peraturan pemerintah bisa mengembalikan esensi dari upaya penyederhanaan iklim usaha dan menetapkan kriteria UMKM maksimum tiga elemen yakni aset, omzet, dan jumlah tenaga kerja.

"Untuk usaha kecil aset maksimum Rp5 miliar, omzet maksimum Rp10 miliar, dan tenaga kerja maksimum 40 orang. Di atas itu tergolong usaha menengah dan untuk usaha mikro menyesuaikan kriteria ke bawah. Kriteria aset bisa menyesuaikan dengan omzet," ujarnya.

Baca Juga:

Sahkan Kertas Kosong UU Ciptaker, Buruh Siapkan Langkah Hukum