Hasil Survei Kadin Sebut Birokrasi dan Kebijakan Pengaruhi Perkembangan UMKM

MerahPutih.com - Kebijakan pemerintah pusat telah menjadi salah satu faktor utama yang diharapkan pelaku usaha dapat menopang perbaikan kondisi bisnis mereka pada 2026.

Kami bertanya, apa yang membuat Anda percaya bahwa kondisi bisnis akan berkembang di bulan berikutnya, di kuartal ketiga tahun 2026, jawabannya kebanyakan dari mereka percaya bahwa kebijakan pemerintah sentral menjadi hal yang paling penting,

kata Direktur Insight di Kadin Indonesia Institute Fakhrul Fulvian.

Kebijakan pemerintah pusat berdampak penting khususnya bagi bisnis kecil dan menengah. Pada kuartal kedua 2026, sebanyak 16,4 persen responden pelaku bisnis mengatakan, permasalahan pengembangan bisnis masih ada pada birokrasi, diikuti dengan pengaruh kebijakan dan program pemerintahan sebesar 14,8 persen dan tantangan permintaan pasar (demand).

Sementara bagi perusahaan besar pengaruh perkembangan usaha mereka bergantung pada kolaborasi dan investasi dari internasional dengan melihat tren pasar global sebagai acuan pengembangan bisnis.

Baca juga:

Arti Lagu 'Sakadung Kading', Viral di TikTok dengan Lirik Unik yang Bikin Penasaran

Fakhrul mengatakan, 33,7 persen responden juga menanggapi bahwa arah kebijakan ekonomi dari pemerintah yang tidak pasti menentukan risiko kebijakan bisnis yang akan dihadapi, diikuti oleh pelemahan permintaan domestik, dan pentingnya stabilitas rupiah dalam mengembalikan kepercayaan bisnis dan pelanggan.

Pelemahan nilai tukar rupiah masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Sebanyak 35 persen responden menilai depresiasi rupiah berdampak agak negatif terhadap bisnis, sementara 30 persen menilainya negatif,

kata Fakhrul.

Tantangan lainnya adalah akses keuangan. Bagi perusahaan mikro, akses keuangan menjadi persoalan utama dengan porsi 23,9 persen. Sementara bagi usaha kecil dan menengah, perkembangan pasar menjadi perhatian penting, terutama peluang untuk masuk ke pasar baru. Dan masalah utama untuk perusahaan besar adalah terdominasi oleh legal uncertainty (ketidakpastian hukum) dan birokrasi.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi pelaku bisnis saat ini, survei memperkirakan dalam 6-12 bulan ke depan ada peningkatan masalah biaya operasional, tekanan terhadap margin keuntungan serta kenaikan biaya bahan baku impor.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya dukungan kebijakan yang mampu menjaga kepastian usaha sekaligus memperluas akses pasar dan pembiayaan bagi pelaku usaha,

katanya.